TVRINews – Washington
Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan menolak permohonan pemerintah untuk menyisihkan ribuan surat suara pos yang dinilai bermasalah di California.
Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Senin, 2 November 2026, mengambil sikap tegas dengan menolak permohonan darurat yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Permohonan tersebut mendesak agar negara bagian California menyisihkan puluhan ribu surat suara pos dari para pemilih yang oleh pihak administrasi diklaim sebagai non-warga negara.
Keputusan ini dikeluarkan hanya berselang beberapa jam setelah tim hukum pemerintahan mengajukan permohonan resmi kepada mahkamah tertinggi tersebut.
Berdasarkan laporan dari The Associated Press, sengketa ini melibatkan sekitar 20.000 nama dalam daftar pemilih di California yang dikategorikan oleh pemerintahan Republik sebagai individu yang diduga bukan warga negara.
Putusan tersebut menambah daftar panjang penolakan yudisial yang dihadapi oleh pemerintahan Trump di tengah upaya intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap proses pemilihan umum di berbagai negara bagian.
Dinamika politik ini berlangsung di tengah proyeksi pemilihan paruh waktu yang diprediksi memperkuat posisi Partai Demokrat dan memperketat pengawasan legislatif terhadap kekuasaan eksekutif.
Sebelumnya, dalam dokumen pengadilan, pemerintahan Trump meminta agar surat suara yang disengketakan tersebut ditahan hingga verifikasi status kewarganegaraan para pemilih dapat diselesaikan secara tuntas.
Kendati demikian, para pejabat pemilu di California menegaskan bahwa daftar yang diajukan oleh pemerintah pusat sarat dengan kesalahan administratif. Langkah penyisihan suara tersebut dikhawatirkan justru akan mencabut hak suara sah warga negara yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
Sebagaimana lazimnya dalam mekanisme putusan darurat, Mahkamah Agung tidak merinci pertimbangan hukum di balik penolakan tersebut. Langkah ini mengulang pola serupa ketika para hakim menolak upaya pembatasan surat suara nasional pada bulan September lalu, meskipun di sisi lain majelis hakim sempat mengabulkan beberapa permohonan darurat lain dari pemerintahan dalam perkara terpisah.
