TVRINews - Yerusalem
Dukungan Aliansi Joint List dan Ra’am membuat kubu oposisi melampaui ambang batas 61 kursi parlemen, di tengah perpecahan koalisi Benjamin Netanyahu.
Aliansi partai politik pimpinan warga Arab di Israel, Joint List, secara resmi menyatakan dukungannya kepada pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru pasca-pemilihan umum.
Dukungan tersebut memperkuat posisi kubu oposisi dalam dinamika politik Israel yang kian memanas pasca-pemilu legislatif.
"Joint List mengumumkan hari ini bahwa pihaknya akan mengabarkan Presiden Isaac Herzog malam ini terkait keputusan untuk merekomendasikan Gadi Eisenkot agar diberi mandat membentuk pemerintahan," ujar aliansi tersebut dalam pernyataan resminya yang dikutip Jumat 6 November 2026.
Dalam Pemilu yang baru berlangsung pekan lalu, aliansi partai Arab mencetak rekor sejarah dengan mengamankan 19 dari total 120 kursi di parlemen Israel (Knesset). Capaian ini memberikan bargaining position yang signifikan bagi blok tersebut dalam menentukan arah pemerintahan mendatang.
Dengan tambahan 11 anggota parlemen dari Joint List yang menyerahkan rekomendasi secara formal, Eisenkot diperkirakan memegang dukungan total 67 kursi Knesset. Angka ini secara meyakinkan melampaui ambang batas mayoritas 61 kursi yang dibutuhkan untuk menyusun kabinet.
Sebelumnya, partai Ra'am faksi politik pimpinan warga Arab yang mengantongi 8 kursi juga menyatakan komitmen serupa untuk mendukung Eisenkot.
Keretakan di Kubu Netanyahu
Di sisi lain, blok kanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya meraih 53 kursi dan berpotensi kehilangan dukungan penuh. Faksi Ultra-Ortodoks Degel HaTorah, yang memegang empat dari total tujuh kursi partai United Torah Judaism, menegaskan tidak akan memberikan rekomendasi kepada calon manapun.
Sebagaimana dilaporkan The Times of Israel, perpecahan kelompok Ultra-Ortodoks dari Netanyahu dipicu oleh kegagalan koalisi pemerintah dalam meloloskan undang-undang pengecualian wajib militer bagi pemuda Haredi.
Terkait perolehan suara tersebut, Netanyahu melontarkan tuduhan tanpa bukti yang mengklaim adanya kecurangan pemilu oleh partai-partai Arab dengan bantuan pihak asing.
Partai Likud menyoroti penangkapan tiga aktivis politik yang diduga menyuap pemilih sebelum pemungutan suara dibuka. Pihak kepolisian mengindikasikan adanya dugaan keterkaitan dengan partai Ra’am, meski partai tersebut telah membantah keras keterlibatan mereka.
Netanyahu beserta faksi Likud juga menilai kerja sama antara blok oposisi dan aliansi partai Arab sebagai tindakan yang berbahaya bagi stabilitas nasional.
"Partai-partai Zionis yang bekerja sama dengan blok Arab merupakan langkah yang membahayakan bagi Israel," tulis pernyataan resmi Likud usai pemungutan suara.
Sikap Resmi Presiden dan Komisi Pemilu
Merespons tuduhan kecurangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel secara resmi telah mengesahkan hasil pemilu pada Rabu lalu setelah menyatakan tidak menemukan bukti adanya manipulasi sistematis.
Presiden Israel Isaac Herzog telah menerima hasil resmi tersebut dan memulai proses konsultasi bersama para pemimpin partai politik untuk menentukan pihak yang paling berhak menerima mandat pembentukan pemerintah.
Herzog mendukung penyelidikan atas segala bentuk dugaan intervensi, namun ia memperingatkan publik agar tidak menyudutkan warga negara Israel beretnis Arab, yang mencakup sekitar 20 persen dari total populasi negara tersebut.
"Saya mengecam keras segala bentuk nada kasar dan ungkapan rasis yang kita dengar belakangan ini," tegas Presiden Herzog, seraya menekankan rasa hormat yang tinggi terhadap minoritas Arab di Israel.
