TVRINews – Den Haag
Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan operasi militer Myanmar terhadap etnis Rohingya pada 2017 memenuhi unsur kejahatan genosida dan memerintahkan pemulihan hak bagi para pengungsi.
Mahkamah Internasional (ICJ) Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menetapkan bahwa Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya dalam operasi militer berskala besar pada tahun 2017.
Keputusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis 19 November 2026 waktu setempat ini menjadi tonggak sejarah hukum internasional karena untuk pertama kalinya pengadilan tinggi PBB menjatuhkan vonis genosida secara langsung kepada sebuah negara.
Dalam amar putusannya, lembaga peradilan tertinggi PBB tersebut memerintahkan otoritas Myanmar yang didukung militer untuk menjamin pemulangan pengungsi Rohingya secara aman dan sukarela.
Selain itu, Myanmar diwajibkan membayarkan kompensasi atau reparasi kepada para korban Muslim Rohingya serta mengadili seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan tersebut.
Meskipun putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat secara hukum, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih menjadi tanda tanya besar.
ICJ tidak memiliki instrumen penegak hukum mandiri selain melaporkan ketidakpatuhan suatu negara kepada Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Myanmar sendiri pada Jumat segera menolak putusan tersebut dan menyebutnya sebagai keputusan yang tidak adil.
Harapan dan Tuntutan dari Kamp Pengungsian
Melansir laporan kantor berita The Associated Press (AP), ratusan pengungsi Rohingya di kamp Cox’s Bazar, Bangladesh, menyaksikan jalannya sidang pembacaan vonis melalui layar lebar dengan penuh haru. Bagi banyak penyintas, ketetapan hukum ini merupakan sebuah kemenangan awal yang membuka secercah harapan untuk dapat kembali ke tanah kelahiran mereka di seberang perbatasan.
Salah seorang tokoh komunitas Rohingya di Cox’s Bazar, Mohammad Rofik, menilai putusan tersebut sebagai bentuk pengakuan dunia atas penderitaan yang dialami kelompoknya di negara mayoritas Buddha tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan panjang masih menanti.
"Keadilan telah dimulai, namun perjuangan ini belum berakhir dan jalan yang harus kami tempuh masih sangat panjang," ujar Rofik di kamp pengungsian.
Senada dengan Rofik, pemimpin komunitas Rohingya lainnya, Sayed Ullah, menekankan bahwa vonis ICJ sekaligus mematahkan penyangkalan yang selama ini dilakukan oleh otoritas Myanmar.
"Myanmar selalu menyangkal eksistensi etnis Rohingya, tetapi kini pengadilan PBB telah memberikan pengakuan yang jelas," katanya.
Di sisi lain, sejumlah pengungsi mendesak komunitas internasional agar tidak berhenti pada putusan pengadilan semata, melainkan menjatuhkan sanksi nyata.
"Pengadilan telah menetapkan adanya genosida terhadap rakyat Rohingya. Berdasarkan putusan ini, seluruh komunitas kami menyerukan agar dunia menjatuhkan hukuman berat kepada Myanmar," tegas Mohammad Osman, salah seorang pengungsi.
Komitmen Dukungan Diplomatik PBB
Merespons putusan bersejarah tersebut, Menteri Luar Negeri Bangladesh sekaligus Presiden Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman, mengunjungi kamp pengungsian Cox’s Bazar pada Jumat untuk bertemu langsung dengan para penyintas.
Berdasarkan keterangan juru bicara PBB, Melissa Summers, Rahman menegaskan bahwa momen bersejarah ini harus diikuti dengan langkah konkret. Ia menuntut agar para tersangka segera diadili, hak reparasi korban dipenuhi, serta pemerintah Myanmar menjamin kejahatan serupa tidak akan pernah terulang kembali.
"Anda tidak akan berjuang sendirian," ungkap Rahman kepada para pengungsi, seraya berkomitmen menggalang dukungan negara-negara anggota PBB guna mengawal implementasi putusan tersebut.
Latar Belakang Tragedi 2017
Kasus hukum ini berakar dari operasi militer yang dilancarkan angkatan bersenjata Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada Agustus 2017. Operasi yang diklaim pemerintah setempat sebagai langkah pembersihan pascaserangan kelompok pemberontak itu memicu gelombang eksodus ratusan ribu warga Rohingya ke Bangladesh.
Dalam proses persidangan, panel hakim di Den Haag menemukan bukti kuat bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 10.000 warga Rohingya, disertai tindakan kekerasan seksual massal dan pembakaran ribuan permukiman.
Merujuk pada Konvensi Genosida 1948, majelis hakim menyimpulkan bahwa rangkaian tindakan brutal tersebut menunjukkan adanya niat terstruktur untuk memusnahkan etnis Rohingya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.










