TVRINews – New Delhi
Menlu Abbas Araghchi menegaskan pentingnya tatanan dunia baru yang adil bagi negara-negara Global South.
Ketegangan di Timur Tengah menjadi fokus utama dalam pertemuan para menteri luar negeri blok ekonomi BRICS di New Delhi, Kamis 15 Mei 2026.
Dalam pembukaan forum dua hari tersebut, Teheran secara terbuka mendesak negara-negara anggota untuk mengambil sikap tegas terhadap Amerika Serikat (AS) dan Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional.
Diplomat tinggi Iran, Abbas Araghchi, menggunakan panggung ini untuk mengkritik apa yang ia sebut sebagai "hegemoni Barat."
Ia menegaskan bahwa tatanan global saat ini memerlukan keberanian kolektif dari negara-negara berkembang untuk melawan tindakan sepihak yang merugikan kedaulatan negara lain.
"Rasa berhak yang keliru itu harus dipatahkan oleh kita semua. Iran menyerukan kepada negara anggota BRICS dan komunitas internasional yang bertanggung jawab untuk mengecam secara eksplisit pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Israel, termasuk agresi ilegal terhadap Iran," ujar Araghchi di hadapan para delegasi, sebagaimana dikutip dari Arab News.
Pergeseran Geopolitik dan Kedaulatan
Pertemuan ini menjadi sangat krusial mengingat komposisi BRICS yang kini semakin luas.
Bermula dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kelompok ini telah bertransformasi dengan bergabungnya Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Menteri Luar Luar Negeri India, S. Jaishankar, yang memimpin pertemuan tersebut, mengakui bahwa dunia sedang berada dalam fase perubahan besar.
Ia menyoroti bagaimana konflik di Asia Barat memberikan dampak sistemik terhadap ekonomi dunia, terutama terkait keamanan jalur perdagangan di Selat Hormuz dan Laut Merah.
“Konflik di Asia Barat patut mendapat perhatian khusus. Ketegangan yang terus berlanjut serta risiko terhadap lalu lintas maritim menyoroti rapuhnya situasi saat ini,” ungkap Jaishankar.
Tantangan Mencapai Konsensus
Meski desakan Iran dinilai memiliki landasan hukum yang kuat oleh beberapa pengamat, para ahli memprediksi BRICS akan menghadapi jalan terjal untuk mencapai suara bulat.
Perbedaan kepentingan nasional di antara anggota diprediksi akan mengarahkan hasil pertemuan ke isu-isu yang lebih umum.
Muddassir Quamar, pakar dari Universitas Jawaharlal Nehru, menilai bahwa pernyataan bersama kemungkinan besar akan lebih fokus pada masalah tata kelola global dan ketahanan pangan daripada kecaman spesifik terhadap aktor tertentu.
Namun, signifikansi pertemuan ini tetap tidak terbantahkan. Prof. Harsh V. Pant dari Observer Research Foundation mencatat bahwa kehadiran kekuatan besar seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran dalam satu meja menunjukkan bahwa suara "Global South" mulai menuntut tempat yang lebih besar dalam arsitektur keamanan dunia.
“Fokus utamanya adalah bagaimana BRICS dapat mengedepankan tantangan tata kelola global di saat persaingan kekuatan besar sedang memuncak,” tambah Pant.
