TVRINews – New Delhi
Menlu Sugiono mendesak penegakan hukum internasional tanpa standar ganda dalam pertemuan diplomatik di New Delhi.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengaruh negara-negara berkembang (Global South) untuk merombak tatanan dunia yang lebih inklusif.
Pesan ini menjadi poin sentral dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS yang berlangsung di ibu kota India.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa kekuatan utama blok BRICS terletak pada kemampuannya mengamplifikasi suara kolektif bangsa-bangsa berkembang dalam menentukan arah masa depan global.
Indonesia kini memasuki tahun kedua keanggotaannya di organisasi tersebut, bertepatan dengan dua dekade berdirinya aliansi lintas benua ini.
"Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan," ujar Sugiono di sela-sela BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM), Kamis 14 Mei 2026 di New Delhi.
Menolak Polarisasi dan Standar Ganda
Dalam forum bertajuk "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" tersebut, Jakarta menyoroti urgensi stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan.
Sugiono menegaskan bahwa BRICS memikul tanggung jawab besar untuk menjadi solusi atas kebuntuan geopolitik, bukan justru menjadi pemicu polarisasi baru.
Secara spesifik, Indonesia mendesak konsistensi dalam penegakan hukum internasional. Diplomat tertinggi Indonesia tersebut menggarisbawahi pentingnya keadilan universal yang bebas dari standar ganda, sembari mempertegas dukungan tanpa henti terhadap hak-hak Palestina dan solusi dua negara.
Keamanan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Ekonomi
Isu keamanan personel PBB turut menjadi sorotan tajam. Sugiono mengangkat tragedi gugurnya empat personel penjaga perdamaian (Peacekeepers) asal Indonesia yang bertugas di UNIFIL.
Indonesia menuntut akuntabilitas penuh dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, mengingat keselamatan personel PBB adalah mandat internasional yang absolut.
Di sektor ekonomi, Indonesia mendorong reformasi fundamental pada tata kelola perdagangan dunia. Beberapa poin krusial yang diusulkan meliputi:
• Penciptaan sistem perdagangan yang inklusif dan non-diskriminatif.
• Penguatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utama.
• Finalisasi proses internal Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB).
Potensi Strategis untuk Masa Depan
Keanggotaan Indonesia dalam blok yang mewakili hampir setengah populasi dunia dan sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global ini dipandang sebagai langkah strategis.
Kolaborasi ke depan diproyeksikan akan mencakup sektor energi transisi, mitigasi perubahan iklim, serta ketahanan kesehatan nasional.
Pertemuan di New Delhi ini merupakan tahapan krusial menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang dijadwalkan akan mempertemukan para kepala negara pada September 2026 mendatang di lokasi yang sama.
