TVRINews, Hanoi
Pemerintah Kota Hanoi Menunda Rencana Pembatasan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil Akibat Penolakan Publik dan Kendala Infrastruktur.
Ambisi Pemerintah Kota Hanoi untuk menekan krisis polusi udara melalui transisi kendaraan ramah lingkungan kini menghadapi jalan buntu.
Otoritas ibu kota Vietnam tersebut dilaporkan melunakkan rencana ambisius mereka yang semula akan melarang penggunaan sepeda motor berbasis bensin, dan menggantinya dengan kendaraan roda dua listrik.
Asap knalpot dari jutaan sepeda motor yang memadati jalan-jalan sempit di Hanoi dituding sebagai pemicu utama buruknya kualitas udara.
Emisi kendaraan menyumbang lebih dari separuh masalah polusi di ibu kota, yang pada hari-hari tertentu menempatkan Hanoi di peringkat teratas sebagai kota dengan udara paling berbahaya di dunia. Kendati demikian, sepeda motor konvensional tetap menjadi urat nadi mobilitas warga.
Tahun lalu (2025), pemerintah komunis Vietnam sempat mencanangkan zonasi bebas sepeda motor bensin seluas 26 kilometer persegi di pusat sejarah Hanoi. Namun, menghadapi gelombang resistensi dari pengguna jalan serta lambatnya pembangunan stasiun pengisian daya (charging station), draf regulasi tersebut terus dipangkas.
Rencana terbaru kini hanya mencakup kawasan mini seluas 0,5 kilometer persegi yang melingkupi 11 ruas jalan, itu pun hanya berlaku pada Jumat malam dan akhir pekan. Langkah mundur ini dinilai sebagai fenomena langka di negara dengan sistem pemerintahan yang terpusat.
"Pemerintah cenderung melunak ketika legitimasi mereka dipertanyakan... dan saya rasa hal itulah yang mendorong pelonggaran regulasi larangan motor bensin ini," ujar Nguyen Khac Giang, seorang analis politik Vietnam, saat mengomentari dinamika kebijakan tersebut.
Bulan ini, pejabat kota bahkan menolak untuk mengesahkan draf pembatasan yang telah diperkecil tersebut. Keputusan akhir ditunda hingga Juni mendatang, yang otomatis mengancam target implementasi awal pada Juli.
Ketergantungan Tinggi dan Dukungan yang Minim
Bagi warga Hanoi, sepeda motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan penopang ekonomi.
Dengan populasi kendaraan roda dua mencapai hampir tujuh juta unit, jumlahnya melampaui mobil dengan rasio tujuh banding satu. Keterbatasan transportasi publik menjadikan Vietnam sebagai pasar sepeda motor terbesar keempat di dunia.
Meski pemerintah gencar mendorong adopsi kendaraan listrik (EV), respons pasar masih timpang. Produsen lokal seperti VinFast mencatat lonjakan penjualan hingga 400.000 unit tahun lalu, namun angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan raksasa otomotif Honda yang membukukan penjualan 2,6 juta unit motor bensin di periode yang sama.
Untuk merangsang transisi, pemerintah menawarkan subsidi hingga 5 juta dong (sekitar Rp3,1 juta) bagi warga yang beralih ke motor listrik. Namun, insentif ini dianggap belum memadai mengingat harga motor listrik baru berkisar di atas 30 juta dong.
"Jumlah itu tidak cukup, terutama bagi seseorang yang baru saja lulus kuliah seperti saya. Saya membutuhkan dukungan finansial yang lebih besar," keluh Hanh Nguyen, seorang warga berusia 24 tahun.
Tantangan Keamanan dan Infrastruktur
Selain masalah biaya, kecemasan publik diperparah oleh minimnya fasilitas pengisian daya publik serta isu keselamatan.
Laporan media lokal Selasa 19 Mei 2026 mengenai kasus kerusakan teknis dan kebakaran baterai memicu kekhawatiran massal, bahkan beberapa pengelola apartemen di Hanoi kini melarang sepeda motor listrik diparkir di dalam gedung.
Pakar emisi otomotif dan penasihat elektrifikasi, Nguyen Minh Dong, menilai langkah tergesa-gesa pemerintah dalam melarang kendaraan berbahan bakar fosil di Hanoi sebagai kebijakan yang membingungkan.
"Perubahan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk adaptasi karena adanya keterbatasan infrastruktur. Peta jalan (roadmap) yang ditargetkan Vietnam saat ini tidak realistis," tegas mantan insinyur emisi Volkswagen tersebut.
Penundaan kebijakan iklim seperti ini tidak hanya terjadi di Vietnam. Tahun lalu, Uni Eropa juga membatalkan rencana pelarangan total mobil bensin dan diesel baru yang semula dijadwalkan pada 2035, sementara India menetapkan target transisi kendaraan listrik yang lebih longgar dalam rentang waktu 50 tahun ke depan.
