TVRINews – Ankara
Armada internasional yang membawa ratusan aktivis dihadang militer Israel di perairan lepas pantai Siprus.
Angkatan Laut Israel mencegat armada kapal aktivis internasional di perairan internasional lepas pantai Siprus pada Senin 18 Mei 2026.
Aksi ini menghentikan upaya terbaru kelompok aktivis untuk menantang blokade laut di Jalur Gaza sekaligus menarik perhatian dunia terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Lebih dari 50 kapal bertolak dari pelabuhan Marmaris, Turki, pekan lalu dalam misi yang dinamakan Global Sumud Flotilla.
Penyelenggara menyebut pelayaran ini sebagai tahap akhir dari rencana mereka untuk mencapai pesisir Gaza.
Tayangan langsung dari para aktivis dan di rilis oleh AP News Selasa 19 Mei 2026, menunjukkan momen ketika mereka mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat kapal militer Israel mendekat. Sambungan siaran langsung tersebut terputus sesaat setelah tentara Israel naik ke atas kapal. Berdasarkan pelacak digital Global Sumud Flotilla, sedikitnya 31 kapal telah dicegat hingga Senin 18 Mei malam.
Pencegatan ini terjadi di luar perairan teritorial Siprus yang berjarak 22 kilometer (14 mil) dari garis pantai, tepatnya di lokasi yang berjarak sekitar 167 kilometer (104 mil). Pusat operasi pencarian dan penyelamatan nasional Siprus menyatakan tidak menerima panggilan darurat dari wilayah tersebut.
Presiden Siprus, Nikos Christodoulides, juga mengonfirmasi bahwa pihak Israel tidak memberikan pemberitahuan awal kepada otoritas Siprus mengenai operasi pencegatan ini.
Perdebatan Legalitas dan Kebijakan Blokade
Penyelenggara flotila menyatakan bahwa kapal-kapal mereka dihentikan pada jarak 250 mil laut (463 kilometer) dari pesisir Gaza.
Berbeda dengan operasi sebelumnya yang kerap dilakukan pada malam hari, penahanan kali ini berlangsung di siang hari.
Israel telah menerapkan blokade laut di Gaza sejak tahun 2007, setelah kelompok militan Palestina, Hamas, mengambil alih kendali wilayah tersebut.
Kebijakan ini diperketat menyusul serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera.
Pemerintah Israel menegaskan bahwa pembatasan pergerakan barang dan manusia ini bertujuan untuk mencegah Hamas mempersenjatai diri.
Di sisi lain, para kritikus menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil. Mesir, yang mengelola satu-satunya perbatasan darat Gaza yang tidak dikontrol Israel, juga membatasi ketat akses keluar masuk wilayah kantong tersebut.
Pihak penyelenggara memperkirakan para aktivis akan dibawa ke pelabuhan Ashdod di Israel selatan untuk menjalani proses pemeriksaan sebelum dideportasi, serupa dengan penanganan aksi-aksi sebelumnya.
Respons Diplomasi Internasional
Kementerian Luar Negeri Indonesia mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh aktivis yang ditahan dan memastikan bahwa dua warga negara Indonesia (WNI), termasuk seorang jurnalis, berada di dalam flotila tersebut.
Langkah diplomatik juga diambil oleh Spanyol. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, memanggil kuasa usaha (chargé d’affaires) Israel di Madrid menyusul insiden ini.
"Ini merupakan pelanggaran baru terhadap hukum internasional yang terjadi hanya dalam waktu 15 hari setelah pencegatan sebelumnya," ujar Albares.
Ia memperkirakan terdapat sekitar 45 warga negara Spanyol di dalam flotila, dengan 10 hingga 20 orang di antaranya kini ditahan.
Sementara itu, Italia melalui Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan telah berulang kali meminta jaminan keselamatan dari pemerintah Israel terkait kondisi warga negara Italia yang turut ditahan.
Sikap Politik Para Pihak
Kementerian Luar Negeri Israel sebelumnya telah meminta para aktivis untuk segera berbalik arah dan menyebut aksi ini sebagai tindakan provokatif.
"Sekali lagi, sebuah provokasi demi provokasi: apa yang disebut sebagai 'flotila bantuan kemanusiaan' tanpa adanya bantuan kemanusiaan di dalamnya," sebut pernyataan resmi kementerian melalui platform X.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan apresiasi kepada para prajuritnya karena dianggap berhasil "menggagalkan rencana jahat yang dirancang untuk mematahkan isolasi terhadap Hamas di Gaza."
Dari pihak oposisi, Hamas mengutuk keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai "tindakan bajak laut", seraya meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri blokade.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, turut menyampaikan kecaman serupa dalam pidato televisinya, dengan menyatakan bahwa Ankara berdiri bersama rakyat Gaza dan mengupayakan pemulangan yang aman bagi warga negara Turki yang terlibat melalui koordinasi dengan badan-badan internasional.
Latar Belakang Konflik dan Situasi Kemanusiaan
Misi ini melibatkan hampir 500 aktivis dari 45 negara. Ini merupakan kelanjutan dari upaya serupa bulan lalu di dekat Pulau Kreta, Yunani, serta kegagalan flotila tahun lalu yang sempat diikuti oleh sejumlah tokoh internasional, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg dan cucu Nelson Mandela, Mandla Mandela.
Isu legalitas blokade di perairan internasional tetap menjadi perdebatan hukum global. Insiden paling fatal terjadi pada tahun 2010, ketika komando Israel menyerbu kapal Turki Mavi Marmara, yang mengakibatkan sembilan warga Turki dan satu warga AS-Turki tewas. Keberhasilan terakhir kapal aktivis mencapai Gaza tercatat pada tahun 2008.
Saat ini, situasi di Gaza tetap rentan meskipun ada kesepakatan gencatan senjata yang rapuh. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 72.700 orang telah tewas sejak awal konflik yang dipicu oleh serangan 7 Oktober 2023. Kementerian tersebut tidak memisahkan data antara warga sipil dan milisi dalam laporannya.
Badan pertahanan Israel yang mengawasi bantuan kemanusiaan menyatakan bahwa pasokan harian yang masuk ke Gaza saat ini telah mencapai sekitar 600 truk, jumlah yang diklaim setara dengan tingkat sebelum perang.
Namun, lembaga kemanusiaan melaporkan sekitar 2 juta penduduk Gaza masih menghadapi krisis tempat tinggal, pangan, dan obat-obatan yang akut.
