TVRINews – Jakarta
Sepuluh menteri luar negeri mendesak pembebasan aktivis kemanusiaan dan menuding pencegatan armada bantuan di perairan internasional melanggar hukum kembar global.
Indonesia bersama sembilan negara lintas kawasan mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat konvoi kapal bantuan kemanusiaan "Global Sumud Flotilla" di perairan internasional dekat Siprus.
Intervensi bersenjata terhadap misi sipil tersebut dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta hukum kemanusiaan global.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa 19 Mei 2026, menteri luar negeri dari Indonesia, Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol mengutuk operasi militer tersebut. Mereka menegaskan bahwa armada tersebut merupakan inisiatif sipil damai yang bergerak atas dasar solidaritas kemanusiaan demi meringankan krisis di Jalur Gaza.
(Foto: X Kemlu (@kemlu_RI))
"Serangan-serangan semacam itu, termasuk penyerangan terhadap kapal-kapal dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional," demikian bunyi petikan pernyataan bersama para menteri luar negeri tersebut.
Para diplomat tinggi ini juga mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak menghentikan impunitas, sekaligus menuntut pembebasan instan bagi seluruh relawan yang ditahan dengan jaminan keselamatan hak-hak mereka.
Pencegatan di Laut Lepas
Ketegangan bermula pada Senin waktu setempat ketika pasukan komando Angkatan Laut Israel mengadang laju konvoi di sebelah barat Siprus.
Setidaknya 16 dari total 50 kapal yang bertolak dari Turki sejak pekan lalu dilaporkan telah dikuasai oleh pasukan pertahanan Israel (IDF).
Pihak penyelenggara Global Sumud Flotilla mengonfirmasi insiden penyerbuan tersebut melalui platform komunikasi X. Mereka mendesak pemerintah dunia untuk mengintervensi apa yang mereka sebut sebagai tindakan ilegal di perairan bebas.
Misi pelayaran kali ini menandai upaya ketiga dalam setahun terakhir yang mencoba menembus blokade ketat Israel di Gaza.
Blokade berkepanjangan sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023 telah memicu kelangkaan akut atas pasokan esensial seperti pangan, air bersih, medis, dan bahan bakar bagi warga Palestina.
Pada pergerakan tahun lalu, aksi serupa bahkan menarik perhatian global dengan keterlibatan figur publik internasional seperti aktivis lingkungan Greta Thunberg, cucu Nelson Mandela, Mandla Mandela, hingga sejumlah anggota parlemen Eropa.
Respons Tel Aviv
Dari kubu berlawanan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik keberhasilan operasi militer ini.
Saat meninjau markas operasional Angkatan Laut di Kirya, Tel Aviv, Netanyahu memberikan apresiasi langsung kepada para komandan lapangan atas efektivitas operasi yang dinilai minim publisitas eksternal.
Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa operasi pencegatan tersebut krusial untuk mempertahankan perimeter isolasi terhadap faksi Hamas di Gaza.
"Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa... dan secara efektif menggagalkan rencana yang bertujuan untuk memecah isolasi yang kita terapkan pada teroris Hamas di Gaza," ujar Netanyahu via radio komunikasi angkatan laut, didampingi Menteri Pertahanan Israel Katz dan jajaran petinggi militer senior.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar armada laut lepas masih terpantau tegang, sementara tekanan diplomatik dari sepuluh negara penandatangan petisi gabungan terus mengalir menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum internasional atas kebebasan navigasi sipil.
