TVRINews – Jakarta
Ratusan lembaga lingkungan mendesak pimpinan sidang merombak draf akhir agar memuat kejelasan dana iklim dan peralihan energi fosil
Perundingan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) memasuki fase kritis setelah melewati batas waktu resmi penutupan pada Jumat 20 November 2026 tanpa menghasilkan kesepakatan akhir.
Kondisi kebuntuan ini memicu peringatan keras dari berbagai organisasi lingkungan global yang menilai pertemuan tahun ini berpotensi menjadi salah satu konferensi iklim paling mengecewakan dalam sejarah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).
Sebanyak 100 organisasi masyarakat sipil lintas negara melayangkan surat terbuka kepada dua pimpinan presidensi COP31, Chris Bowen dan Murat Kurum. Dalam surat yang turut ditandatangani oleh Greenpeace International, WWF, Climate Action Network, 350.org, Africa Just Transition Network, hingga Zero Waste Alliance Ireland tersebut, koalisi menilai waktu yang tersisa sangat krusial untuk mencegah kegagalan diplomasi iklim global.
"Negara-negara berkembang di belahan bumi selatan tengah diabaikan. Negara maju menghambat kemajuan negosiasi dan hadir tanpa komitmen pendanaan iklim yang baru," tulis koalisi organisasi masyarakat sipil tersebut dalam keterangan resminya, dikutip dari laporan pemantauan jalannya sidang COP31.
Selain persoalan pendanaan, koalisi menyoroti substansi draf teks kesepakatan yang dinilai terlalu mengakomodasi kepentingan industri bahan bakar fosil. Teks rancangan tersebut tercatat tidak mencantumkan batu bara, minyak bumi, dan gas sebagai pemicu utama krisis iklim.
Organisasi lingkungan mengkritik keras skema kompromi dalam draf yang dinilai meloloskan target penangkapan karbon (carbon capture) sebagai imbalan atas target elektrifikasi, tanpa mewajibkan sumber listrik berasal dari energi terbarukan maupun menjamin akses energi bagi masyarakat rentan.
"Tanpa keterkaitan yang jelas dengan energi terbarukan dan peralihan dari bahan bakar fosil, target elektrifikasi tersebut justru berisiko menopang peningkatan permintaan listrik sembari mempertahankan ketergantungan pada energi fosil," lanjut pernyataan dalam surat terbuka tersebut.
Untuk menyelamatkan kredibilitas konferensi, kelompok masyarakat sipil mengajukan empat tuntutan utama kepada presidensi COP31:
• Menghapus target yang berkaitan dengan teknologi penangkapan karbon dari draf kesepakatan.
• Memulihkan komitmen perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
• Memasukkan mekanisme akuntabilitas bagi negara-negara kaya terkait kewajiban pendanaan iklim publik.
• Menyambut secara eksplisit opini penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan kewajiban setiap negara dalam melindungi sistem iklim.
Koalisi juga mendesak presidensi COP31 agar berkoordinasi dengan presidensi COP30 dan COP32 untuk mengawal peta jalan transisi energi fosil menuju evaluasi global (Global Stocktake) kedua melalui dialog khusus di luar proses konsensus formal.
Tanpa langkah konkret tersebut, beban kegagalan perundingan dinilai akan dilimpahkan secara tidak adil kepada Ethiopia sebagai tuan rumah penyelenggaraan COP32 mendatang.










