TVRINews – Yerusalem
Harapan rekonstruksi Gaza memudar, bantuan kemanusiaan kini terjebak dalam pusaran konflik menjelang pemilu
Rencana pemulihan komprehensif bagi Jalur Gaza yang digagas oleh Board of Peace (BoP) di bawah arahan Donald Trump mengalami pergeseran drastis. Ambisi untuk melakukan rekonstruksi menyeluruh di seluruh wilayah tersebut kini menyusut menjadi sekadar proyek percontohan terbatas di bagian selatan Gaza.
Proyek yang dijadwalkan tidak akan terealisasi sebelum akhir tahun ini, mencakup pembangunan kamp sementara bagi sebagian kecil dari 2 juta warga yang kehilangan tempat tinggal. Area tersebut direncanakan akan dikelola oleh otoritas Palestina dengan pengawasan pasukan keamanan internasional.
Hingga saat ini, progres di lapangan masih minim. Citra satelit menunjukkan belum adanya struktur bangunan baru di area dekat Rafah yang diproyeksikan menjadi lokasi kamp. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakpastian politik di Israel.
Para diplomat Barat di Yerusalem memandang pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang sebagai titik balik yang krusial, di mana hasil pemilu tersebut diyakini akan menentukan kelanjutan upaya stabilisasi di Gaza.
Di tengah kebuntuan ini, seorang diplomat di Yerusalem mengungkapkan bahwa BoP tidak memiliki banyak pilihan selain memanfaatkan progres terbatas yang ada guna mencegah kekosongan otoritas yang berpotensi diisi oleh faksi-faksi ekstrem.
"Tujuannya hanya untuk menjaga momentum, agar proses ini tetap berjalan. Jika berhenti, pihak-pihak dengan agenda yang lebih ekstrem siap mengambil alih, termasuk narasi mengenai perpindahan penduduk secara massal dan kolonisasi," ujar diplomat tersebut sebagaimana dikutip dari laporan The Guardian Jumat 17 Juli 2026.
Kekhawatiran akan pecahnya kembali perang skala penuh semakin meningkat. Benjamin Netanyahu, yang menghadapi ancaman kekalahan elektoral, dinilai mungkin akan mengambil risiko dengan meluncurkan serangan baru sebelum pemilu berlangsung.
Muhammad Shehada, rekan peneliti di European Council on Foreign Relations, melontarkan kritik tajam terhadap efektivitas proyek ini. Menurutnya, proyek tersebut berisiko hanya menjadi alat propaganda bagi Israel.
"Israel pada dasarnya mencoba membangun desa percontohan yang terkendali dengan populasi simbolis yang kecil, untuk memberikan kesan 'kemajuan' yang nantinya digunakan guna melegitimasi kampanye militer yang terus meningkat di wilayah Gaza lainnya," jelas Shehada.
Tantangan pendanaan juga menjadi isu sentral. Sebagian besar dari komitmen dana sebesar $17 miliar untuk rencana perdamaian Gaza yang diinisiasi Trump belum terealisasi. Di sisi lain, negosiasi mengenai penggunaan dana pajak Palestina yang dibekukan oleh Israel masih menemui jalan buntu.
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian, menegaskan penolakannya terhadap fragmentasi bantuan. "Bencana kemanusiaan tidak dapat dikelola melalui langkah-langkah yang terfragmentasi. Fokus harus tetap pada solusi komprehensif, bukan sekadar penanganan sementara yang justru menormalisasi realitas yang tidak dapat diterima," tegas Aghabekian.
Dengan sisa waktu menuju pemilu Israel dan belum dimulainya pembangunan infrastruktur kamp, masa depan rencana perdamaian ini tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian politik dan konflik yang berkepanjangan.
