TVRINews – Luanda
Tragedi Tambang Ilegal di Bengo Soroti Lemahnya Pengawasan dan Desakan Akuntabilitas Pemerintah
Tragedi kemanusiaan melanda sektor pertambangan informal di Angola bagian utara setelah sebuah tambang emas tak berizin runtuh dan menewaskan sedikitnya 28 pekerja. Insiden mematikan ini kembali membuka tabir kelam eksploitasi mineral ilegal yang dipicu oleh faktor kemiskinan dan minimnya pengawasan regulasi di wilayah tersebut.
Bencana di sebuah situs penambangan di Provinsi Bengo, wilayah timur laut ibu kota Luanda. Otoritas keselamatan setempat sejauh ini telah mengevakuasi 28 jenazah korban yang berada di rentang usia produktif, yakni antara 18 hingga 45 tahun.
Ironisnya, laporan dari tim penyelamat mengonfirmasi bahwa 13 di antara korban tewas merupakan anggota keluarga dari satu ikatan kekerabatan yang sama.
"Para pemuda ini sedang mengeksplorasi mineral strategis, khususnya emas, di kawasan tersebut. Pada satu titik, struktur tambang tiba-tiba runtuh," ujar seorang pejabat kepolisian dalam wawancaranya bersama lembaga penyiaran nasional TPA, dikutip Selasa 26 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa operasi pencarian masih terus dilanjutkan guna mengantisipasi adanya korban lain yang kemungkinan masih tertimbun, mengingat puluhan pekerja dilaporkan berada di lokasi saat tanah amblas.
Magnet Migrasi dan Risiko Struktural
Kekayaan alam Angola yang melimpah, terutama cadangan intan dan emas yang masif, selama ini menjadi daya tarik kuat bagi ribuan pekerja domestik maupun migran lintas batas. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Bengo yang dirilis melalui Angola Press Agency, diperkirakan ada sekitar 7.000 penambang ilegal yang aktif beroperasi di wilayah tersebut.
Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja migran yang datang dari negara tetangga, seperti Republik Demokratik Kongo, demi mencari penghidupan di sektor informal yang berisiko tinggi ini.
Ketiadaan standar keselamatan kerja dan absennya pemantauan berkala dari otoritas terkait menjadikan situs-situs penambangan ini sebagai bom waktu yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa para pekerja.
Tekanan Politik dan Tuntutan Transparansi
Tragedi ini langsung memantik reaksi keras dari lanskap politik nasional. Kelompok parlemen UNITA, yang merupakan blok oposisi utama di Angola, mengutuk keras kelalaian yang memicu insiden ini dan mendesak pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan komprehensif kepada keluarga korban.
Presiden Fraksi UNITA, Adalberto Costa Junior, menegaskan bahwa peristiwa memilukan ini adalah cerminan dari rapuhnya sistem perlindungan negara terhadap rakyatnya.
"Tragedi ini adalah konsekuensi logis dan terprediksi dari sebuah sistem yang gagal total dalam melindungi warganya," tegas Adalberto Costa Junior, sebagaimana dikutip oleh media lokal Ver Angola.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa otoritas lokal sebenarnya telah berulang kali menerima peringatan tertulis mengenai risiko fatal dari aktivitas penambangan tanpa izin di area tersebut, namun tidak ada tindakan preventif yang konkret.
Merespons krisis dan gelombang kritik tersebut, jajaran pemerintah daerah di tingkat kotamadya maupun provinsi kini mulai bergerak untuk memobilisasi bantuan darurat. Prioritas utama saat ini difokuskan pada fasilitasi proses pemakaman para korban serta penyediaan dukungan logistik bagi keluarga yang ditinggalkan.
