TVRINews – World
Negara-negara dunia didesak melindungi jurnalis di zona konflik demi menjaga integritas informasi dan keamanan global.
Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh hari ini 3 Mei, Media Freedom Coalition (MFC) mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan urgensi peran media dalam menjaga keamanan nasional dan global.
Mengusung tema "Shaping a Future at Peace", koalisi ini menyoroti bagaimana media yang bebas dan independen menjadi elemen krusial dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
Di tengah situasi geopolitik yang kian fluktuatif, jurnalisme kepentingan publik diakui sebagai benteng utama melawan disinformasi dan propaganda yang kerap meningkat seiring memburuknya situasi keamanan.
Jurnalisme sebagai Mekanisme Peringatan Dini
Dalam narasinya, MFC menegaskan bahwa laporan faktual di lapangan bukan sekadar berita, melainkan instrumen penyelamat nyawa.
Media yang independen berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini (early warning mechanism) dalam mengidentifikasi potensi kejahatan perang serta memberikan suara bagi kelompok marjinal dalam proses mediasi perdamaian.
Namun, peran vital ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Data menunjukkan bahwa risiko fisik yang dihadapi pekerja media telah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan.
"Menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), sebanyak 129 jurnalis dan pekerja media tewas pada tahun 2025. Ini menjadikannya tahun paling mematikan sejak CPJ mulai mengumpulkan data lebih dari 30 tahun lalu," tulis pernyataan resmi Media Freedom Coalition.
Ancaman Fisik dan Digital
Laporan tersebut juga menggarisbawahi pergeseran paradigma keselamatan di medan konflik.
Jika sebelumnya atribut bertuliskan "PRESS" menjadi tameng perlindungan di bawah Hukum Humaniter Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2222 (2015), kini identitas tersebut justru sering kali dijadikan target serangan.
Selain ancaman fisik, tantangan modern juga menghimpit integritas pers, antara lain:
• Pelecehan Daring: Meningkatnya intimidasi digital, terutama terhadap jurnalis perempuan.
• Sensor Negara: Pengetatan kontrol informasi oleh otoritas tertentu.
• Teknologi AI: Tantangan baru dalam membedakan fakta dan rekayasa di ruang publik.
• Krisis Finansial: Tekanan ekonomi yang mengancam keberlangsungan organisasi media independen.
Seruan Mengakhiri Impunitas
Menutup pernyataan tersebut, koalisi internasional ini menyerukan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk tidak hanya mengakui kebebasan pers di atas kertas, tetapi juga mengambil tindakan nyata dalam melindungi mereka yang melaporkan konflik.
"Kami menyerukan kepada negara-negara untuk mendukung media yang bebas dan independen sebagai kontribusi untuk 'Membentuk Masa Depan yang Damai'. Kami juga mendesak diakhirinya impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis," tegas koalisi tersebut.
Upaya ini dianggap esensial, mengingat kebebasan media global saat ini berada di bawah serangan paling berkelanjutan dalam beberapa dekade terakhir, justru di saat perannya sangat dibutuhkan bagi kemakmuran dan keamanan bersama.
