TVRINews – London, Inggris
London Mengubah Kebijakan Luar Negeri, Menyebut Tindakan di Tepi Barat Melanggar Hukum Internasional.
Pemerintah Britania Raya mengambil langkah diplomasi paling radikal dalam sejarah modern hubungannya dengan Israel. Melalui pengumuman resmi di Parlemen, Menteri Luar Negeri Ed Miliband menyatakan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat sepenuhnya melanggar hukum internasional, seraya menuding kelompok pemukim garis keras melakukan pembersihan etnis dengan dukungan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Langkah drastis ini menandai pergeseran haluan kebijakan luar negeri London di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham. Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh The Guardian, Burnham menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan tinggal diam di tengah penderitaan kemanusiaan yang terus berlanjut.
"Waktu telah tiba untuk mengambil tindakan lanjutan guna menegakkan komitmen kita dalam melindungi solusi dua negara, kepentingan nasional, serta nilai-nilai kemanusiaan sebelum semuanya terlambat," tulis Burnham, yang menyusun pernyataan bersama tersebut bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pejabat tinggi internasional lainnya Selasa 8 September 2026.
Sanksi Perdagangan dan Embargo Senjata
Sebagai wujud nyata dari kebijakan baru ini, pemerintah Inggris mengumumkan serangkaian sanksi komprehensif yang dijadwalkan berlaku penuh dalam sembilan bulan ke depan. Kebijakan tersebut mencakup:
• Embargo Impor: Larangan total terhadap masuknya barang-barang yang berasal dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.
• Pembatasan Ekspor Militer: Penghentian lisensi senjata dan produk ekspor lain yang berkontribusi secara material terhadap kelangsungan pendudukan wilayah.
• Sanksi Finansial dan Layanan: Pelarangan penyediaan layanan konstruksi, pembiayaan, serta iklan komersial bagi permukiman Israel di wilayah Inggris.
• Sanksi Personal: Pemberlakuan pembatasan perjalanan dan pembekuan aset bagi individu kunci yang dituduh memprovokasi kekerasan pemukim.
Ed Miliband, dalam pidatonya yang penuh emosi di hadapan anggota parlemen, menyatakan bahwa tindakan ini diambil demi menegakkan keadilan bagi para korban di lapangan.
"Pemerintah Inggris sepakat bahwa terdapat pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang dilakukan oleh kelompok teroris pemukim," ujar Miliband di House of Commons.
Ia menambahkan bahwa sikap diam masa lalu merupakan bentuk kelalaian diplomasi. Sebagai seorang politisi berdarah Yahudi yang keluarganya pernah berlindung di Israel pasca-Holokaus, Miliband menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel sama sekali bukan bentuk permusuhan terhadap identitas Yahudi ataupun warga Israel secara keseluruhan.
Respon Keras Tel Aviv dan Komunitas Internasional
Keputusan sepihak London ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem serta memberlakukan larangan masuk ke Israel bagi 12 anggota parlemen dan aktivis asal Inggris, termasuk politisi senior Jeremy Corbyn dan Diane Abbott.
Saar menuding Miliband menyampaikan kebohongan yang keterlaluan dan menyebut pemerintah Inggris secara sistematis bekerja melawan kepentingan negara Israel. Di sisi lain, Washington melalui Duta Besar untuk Israel, Mike Huckabee, memperingatkan potensi tindakan balasan terkait perdagangan.
Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Washington tidak akan mengikuti langkah London tersebut, meski menegaskan keengganannya melihat Tepi Barat semakin tidak stabil.
Di panggung politik domestik Inggris, langkah radikal ini menuai beragam tanggapan. Kubu oposisi Konservatif melalui juru bicaranya, Tom Tugendhat, memperingatkan adanya risiko kerugian ekonomi bagi para pekerja Palestina yang bergantung pada keterkaitan ekonomi dengan Israel. Kendati demikian, sejumlah politisi senior dari berbagai spektrum politik memberikan dukungan penuh atas nama moralitas dan penegakan hukum internasional.
Emily Thornberry, selaku Ketua Komisi Urusan Luar Negeri dari Partai Buruh, menyambut baik keputusan tersebut dengan penuh antusias.
"Akhirnya, kita melihat pemerintah Inggris mengambil sikap yang tepat dan tegas, tidak lagi hanya menjadi penonton yang meratapi keadaan," pungkasnya.
