TVRINews – Washington DC
Panel Kongres Tolak Amandemen Demokrat untuk Batalkan Integrasi Pertahanan
Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat menolak upaya pencabutan ketentuan dalam anggaran pertahanan nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan militer AS dan Israel secara lebih mendalam.
Pembatalkan kebijakan pro-Israel tersebut, yang diajukan oleh perwakilan Demokrat Ro Khanna, kandas dalam pemungutan suara lisan (voice vote) pada Kamis 4 Juni 2026 waktu setempat. Kegagalan amandemen ini membuka jalan bagi proposal tersebut untuk melaju ke sidang paripurna DPR AS.
Ketentuan yang diperdebatkan ini tercantum dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) sebagai Pasal 224.
Aturan ini mewajibkan Kepala Pentagon untuk menunjuk agen eksekutif yang bertanggung jawab menyelaraskan upaya kerja sama kedua negara, termasuk penelitian teknologi pertahanan bilateral, pengembangan, serta kerja sama industri.
Kritik atas Dominasi Kebijakan
Dalam argumennya, Khanna menilai kebijakan ini justru memberikan angin segar bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah momentum sang perdana menteri mencoba mendikte kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.
"Semua orang di Amerika baik Republik, independen, maupun Demokrat setuju bahwa kita harus menegaskan kepada Netanyahu bahwa Amerikalah yang memegang kendali, bukan perdana menteri negara lain," ujar Khanna.
Politisi progresif tersebut juga menyoroti laporan mengenai ketegangan internal di Washington, termasuk kabar bahwa Presiden Donald Trump merasa tidak puas dengan langkah eskalasi militer Israel di Lebanon baru-baru ini. Menurut Khanna, publik AS saat ini menginginkan pengurangan cek kosong untuk Israel, bukan sebaliknya.
Transisi Menjadi Mitra Strategis
Di sisi lain, Pasal 224 ini sejalan dengan visi jangka panjang Netanyahu yang ingin mengubah status hubungan kedua negara.
Dalam sebuah surat kepada anggota kongres dari Partai Republik, Marlin Stutzman, Netanyahu menyatakan bahwa sudah saatnya Israel beralih dari sekadar penerima bantuan menjadi mitra strategis melalui kerangka kerja sama pertahanan bersama, produksi bersama, dan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) serta platform militer generasi berikutnya.
Namun, sejumlah pengamat dan kelompok pelobi independen seperti A New Policy memperingatkan bahwa integrasi ini berisiko membuat bantuan militer AS menjadi lebih tertutup.
Kebijakan ini dinilai sengaja disisipkan dalam NDAA agar hubungan militer kedua negara tetap ekspansif dan terlindungi dari proses persetujuan anggaran tahunan DPR, bahkan di saat opini publik AS mulai bergeser mengkritik Israel.
Kepentingan Pertahanan AS
Kendati mendapat penolakan dari kelompok progresif, mayoritas anggota komite dari kedua partai tetap mendukung Pasal 224. Anggota senior Demokrat di panel tersebut, Adam Smith, mengaku memahami rasa frustrasi rekan separtainya terhadap kepemimpinan Netanyahu yang dinilai memperlemah posisi AS di kawasan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemitraan militer yang kuat dengan Israel tetap menguntungkan Washington secara taktis.
"Alasan kita memiliki kemitraan mendalam ini adalah karena Israel berada di medan tempur yang sebenarnya. Mereka menghadapi serangan drone dan rudal, sehingga harus mengembangkan teknologi baru, dan teknologi itulah yang menguntungkan kita," kata Smith.
Di luar gedung parlemen, gelombang penolakan dari aktivis kemanusiaan terus mengalir. Margaret DeReus, Direktur Eksekutif Institute for Middle East Understanding (IMEU), menyayangkan keputusan kongres yang tetap mempererat kerja sama pertahanan di tengah sorotan tajam dunia internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon.
Meski amandemen di tingkat komite gagal, perlawanan terhadap aturan ini diprediksi belum berakhir. Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, telah menyatakan komitmennya untuk kembali mengajukan amandemen pembatalan Pasal 224 saat draf anggaran pertahanan ini dibawa ke pemungutan suara penuh di sidang paripurna mendatang.
