TVRINews – Beirut
Naim Qassem Sebut Proposal AS Peta Jalan Pemusnahan, Pembicaraan Damai Trump Terancam Kolaps
Upaya internasional untuk mengakhiri eskalasi militer di Timur Tengah menghadapi jalan buntu setelah kelompok Hezbollah secara resmi menolak draf kesepakatan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. HIngga memicu ketidakpastian baru atas prospek perdamaian kawasan yang tengah diupayakan oleh pemerintahan Donald Trump.
Dalam pernyataan resminya Jumat 5 Juni 2026, Pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, mengkritik keras cetak biru perdamaian tersebut yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah Lebanon dan Israel.
"Kami menyebut rencana ini sebagai peta jalan untuk memusnahkan sebagian rakyat Lebanon," ujar Naim Qassem dalam rilis yang dikutip The Guardian.
Qassem menegaskan bahwa faksi perlawanan tidak akan menghentikan operasi militer selama pendudukan masih berlangsung. Ia menuntut gencatan senjata total dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. "Kami mendesak para pejabat untuk mengakhiri lelucon dan penghinaan yang disebut sebagai negosiasi langsung ini," tambahnya, sembari memperingatkan bahwa wilayah Israel utara tidak akan aman selama desa-desa di Lebanon terus dibombardir.
Penolakan keras ini memicu komplikasi politik yang signifikan di Beirut. Pasalnya, Pemerintah Lebanon di bawah Perdana Menteri Nawaf Salam telah bernegosiasi tanpa melibatkan Hezbollah, sebagai bagian dari strategi untuk menegaskan kembali kendali kedaulatan negara dan melucuti senjata kelompok-kelompok non-negara.
Merespons dinamika tersebut, Perdana Menteri Nawaf Salam memperingatkan konsekuensi serius bagi pihak-pihak yang menghambat jalur diplomasi.
"Jalur negosiasi yang kami pilih adalah jalan tercepat dan dengan biaya paling minim bagi Lebanon, rakyatnya, serta stabilitas di wilayah selatan," tegas Salam.
Sikap keras Hezbollah ini dinilai selaras dengan posisi politik Teheran. Beberapa jam setelah cetak biru gencatan senjata diumumkan, Iran menegaskan bahwa mundurnya militer Israel ke posisi pranikah adalah syarat mutlak. Kepala Pasukan Quds, Esmail Qaani, menyatakan dukungan terhadap perlawanan di Lebanon merupakan kewajiban bersama.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa situasi di Lebanon merupakan "bagian integral dari setiap kesepakatan akhir" yang sedang dibahas bersama Washington.
Di tengah kebuntuan diplomatik di meja perundingan, situasi di lapangan justru terus memanas. Militer Israel dilaporkan tetap melancarkan serangkaian serangan udara di wilayah Nabatieh dan Lembah Bekaa barat yang menewaskan empat orang. Sebaliknya, Hezbollah meluncurkan serangan balasan yang menargetkan konsentrasi tentara Israel di wilayah desa Qantara.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa Tel Aviv memegang kebebasan penuh untuk bertindak secara militer, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, guna merespons setiap ancaman terhadap komunitas warga mereka.
Di Washington, Presiden AS Donald Trump menghadapi tekanan domestik yang besar untuk segera meredakan konflik Iran guna menjaga stabilitas harga energi global menjelang pemilihan paruh waktu di AS.
Kendati Trump berupaya memisahkan negosiasi konflik Lebanon dengan perang Iran, Teheran tetap bersikeras bahwa kedua teater konflik tersebut saling berkaitan erat. Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai melambatnya realisasi gencatan senjata ini, Trump memberikan respons pragmatis mengenai dinamika politik di wilayah tersebut.
"Di belahan dunia tersebut, gencatan senjata terkadang berarti ketika Anda menembak dengan cara yang lebih moderat," ujar Trump kepada wartawan.
Sejauh ini, data merilis bahwa eskalasi militer telah menelan korban jiwa sedikitnya 3.516 orang di pihak Lebanon, sementara serangan balasan telah menewaskan dua warga sipil dan sedikitnya 21 tentara Israel di wilayah perbatasan selatan. Ditengah kebuntuan ini, upaya implementasi zona uji coba militer oleh Angkatan Bersenjata Lebanon di beberapa titik selatan kini berada dalam ketidakpastian tinggi.
