TVRINews – Meksiko
Jaksa Agung New Mexico Siapkan RUU Ketat Lindungi Anak di Ruang Siber.
Kasus hukum bersejarah yang menjerat raksasa teknologi Meta Platforms kian memicu gelombang regulasi baru di Amerika Serikat. Jaksa Agung New Mexico, Raúl Torrez, secara resmi mengumumkan rencana penyusunan dua undang-undang baru untuk memperkuat perlindungan konsumen dan keamanan anak di ruang digital.
Keputusan ini diambil menyusul kemenangan telak negara bagian tersebut di pengadilan terhadap Meta, yang diwajibkan membayar total kewajiban finansial mendekati US$942 juta atau setara dengan belasan triliun rupiah.
Vonis tersebut dijatuhkan setelah juri menemukan bahwa perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu secara sadar membahayakan kesehatan mental anak serta menyembunyikan informasi terkait eksploitasi seksual anak di platform mereka.
Dalam wawancara eksklusif, Torrez menjelaskan bahwa regulasi yang tengah dirancang bersama para legislator lokal ini tidak hanya akan berfokus pada media sosial semata. Kerangka perlindungan konsumen tersebut juga akan mencakup teknologi berkembang lainnya, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence) serta penggunaan chatbot yang kerap memicu keterikatan emosional pada anak-anak.
"Kami melihat adanya momentum yang sangat kuat pasca kemenangan di pengadilan ini, dan tujuannya adalah untuk terus merawat serta memperluas momentum tersebut," ujar Torrez Kutip The Guardia Selasa 18 Agustus 2026.
Meski demikian, pihak Meta menegaskan penolakan atas putusan hukum tersebut dan menyatakan akan segera mengajukan banding. Juru bicara Meta menyampaikan bahwa perusahaan telah menerapkan aturan ketat serta menginvestasikan dana besar guna memberantas eksploitasi anak, termasuk dengan meluncurkan fitur akun remaja (teen accounts).
Kendati tantangan hukum masih bergulir di tingkat banding, langkah progresif yang dimotori oleh New Mexico kini mulai menarik perhatian berbagai jaksa agung dan yurisdiksi lain di seluruh Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai berpotensi menjadi cetak biru nasional dalam mendesak akuntabilitas perusahaan teknologi raksasa di masa mendatang.
