TVRINews – Kolkata
Perubahan Peta Politik di Benggala Barat Memicu Kekhawatiran Pedagang dan Mengubah Tradisi
Suasana di Pasar Hewan Dhulagarh, pinggiran Kota Kolkata, tampak lengang. Kurang dari sepekan menjelang perayaan Iduladha, pasar yang biasanya menjadi pusat perputaran ekonomi menjelang hari raya tersebut kini kehilangan denyutnya.
Ratusan hewan ternak tertambat tak tersentuh, sementara para pedagang hanya bisa berkumpul di bawah naungan atap seng tanpa kepastian pembeli.
Kondisi ini menandai perubahan drastis di Benggala Barat, negara bagian India dengan populasi Muslim mencapai hampir 25 juta jiwa.
Ketakutan merebak menyusul lanskap politik baru setelah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berhaluan kanan memenangkan pemilu daerah di wilayah tersebut untuk pertama kalinya.
Seorang pedagang beragama Hindu asal distrik Midnapur Timur mengaku harus mengambil pinjaman berbunga tinggi demi modal tahun ini. Namun, optimisme bisnisnya pupus oleh situasi sosial yang mendingin.
"Siapa yang berani membeli sapi sekarang? Masyarakat dilanda ketakutan," ujarnya dalam kondisi anonim demi keamanan diri, seperti yang dilaporkan oleh jaringan Al Jazeera senin 25 Mei 2026.
Penegakan Regulasi dan Dampak Ekonomi
Selama beberapa dekade, Benggala Barat dikenal sebagai wilayah yang toleran terhadap tradisi kuliner dan ritual keagamaan, meski terdapat undang-undang tahun 1950 yang membatasi penyembelihan sapi secara bebas.
Di bawah pemerintahan sekuler dan sayap kiri sebelumnya, aturan tersebut jarang diterapkan secara ketat demi menjaga roda ekonomi lokal.
Namun, situasi berbalik pasca-kemenangan politik BJP. Kepala Menteri yang baru, Suvendu Adhikari, langsung menginstruksikan penegakan ketat undang-undang tahun 1950.
Regulasi ini mensyaratkan sertifikasi resmi bahwa hewan yang akan disembelih harus berusia di atas 14 tahun, serta prosesnya wajib dilakukan di rumah potong hewan (RPH) resmi milik pemerintah daerah.
(Suasana pasar daging sapi di New Market Kolkata nyaris tidak memiliki pelanggan. [Ritwika Mitra/Al Jazeera])
Rantai pasok daging di Kolkata. Harga sapi hidup dilaporkan anjlok drastis dari 400 rupee (sekitar Rp77.000) per kilogram menjadi hanya 150 rupee (sekitar Rp29.000).
Mohammad Hasim (65), seorang pemilik toko daging berlisensi di kawasan New Market, mengungkapkan bahwa bisnis keluarga yang telah berjalan selama enam dekade kini berada di titik nadir.
"Pemasok kami takut. Permintaan dari warung-warung makan kecil juga merosot tajam. Sekarang kami terpaksa tutup pukul setengah dua siang, padahal biasanya kami melayani pembeli hingga malam hari," kata Hasim.
Dampak ini juga merambah ke sektor kuliner modern. Sebuah restoran lokal, The Burger Shop, terpaksa menghapus menu burger sapi andalan mereka karena pemasok utama mereka memilih berhenti beroperasi setelah dipanggil oleh pihak kepolisian setempat.
Tarik-Menarik Identitas dan Kebijakan
Menanggapi keluhan para pedagang dan peternak, perwakilan dari partai berkuasa menegaskan bahwa langkah ini murni penegakan hukum. Juru bicara BJP, Debjit Sarkar, menyatakan bahwa pemerintah hanya menjalankan aturan yang selama ini diabaikan.
"Undang-undang yang sebelumnya tidak dipatuhi, kini diimplementasikan secara tegas," tegasnya.
Kendati demikian, para pengamat melihat ada motif sosiopolitis yang lebih mendalam di balik pengetatan regulasi ini. Jayasimha Nuggehalli, pakar hukum dan mantan anggota Dewan Kesejahteraan Hewan India, menilai kebijakan ini melampaui isu perlindungan satwa.
"Desain dan implementasi aturan ini lebih erat kaitannya dengan persoalan identitas, perdagangan, dan mata pencaharian masyarakat pedesaan, ketimbang kebijakan kesejahteraan hewan yang komprehensif," jelas Nuggehalli.
Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di Benggala Barat merupakan bagian dari tren nasional di mana regulasi daging sapi kerap menjadi arena kontestasi politik.
Selain sektor perdagangan, tekanan psikologis juga dirasakan warga lokal terkait pembatasan ruang publik. Beberapa warga di pemukiman Muslim melaporkan adanya imbauan dari legislator setempat untuk tidak menggelar ibadah salat di jalanan sebuah praktik yang lazim dilakukan saat kapasitas masjid tidak lagi mampu menampung jemaah selama perayaan hari besar.
Harsh Mander, seorang aktivis kemanusiaan dan penulis terkemuka, menilai pengetatan ini sebagai bagian dari agenda ideologis jangka panjang kelompok sayap kanan untuk mendefinisikan ulang konsep kewarganegaraan di India. Menurutnya, pendekatan ini secara perlahan mengikis ruang sosial dan hak-hak politik kelompok minoritas di dalam kehidupan bernegara.
