TVRINews - Antalya, Turki
Indonesia Mengajak Negara OKI Mengubah Nilai Spiritual Menjadi Aksi Iklim Nyata.
Pemerintah Indonesia menyerukan kepada dunia Islam agar menjadikan prinsip moral serta etika lingkungan sebagai motor penggerak aksi perubahan iklim global. Seruan tersebut disampaikan dalam forum internasional di sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türki.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa krisis iklim saat ini telah bertransformasi menjadi ancaman nyata terhadap fondasi pembangunan global.
Menurutnya, negara-negara berkembang dan komunitas rentan menanggung beban terberat dari kerusakan ekologis, meskipun kontribusi historis mereka terhadap emisi gas rumah kaca global tergolong kecil.
(Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat. [Foto: Kementerian LH/PBLH])
"Perubahan iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan. Krisis ini merupakan tantangan pembangunan serius yang mengancam ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, ekosistem, serta sumber penghidupan jutaan orang," ujar Menteri Jumhur dalam sesi panel Solidarity for Climate Resilience: Challenges and Opportunities, dikutip Sabtu, 14 November 2026.
Membangun Solidaritas Berbasis Etika Moral
Dalam pandangan delegasi Indonesia, kesamaan sejarah, budaya, dan nilai spiritual di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan modal strategis yang kuat untuk membangun solidaritas kolektif.
Dalam teologi Islam, pengelolaan dan perlindungan alam diamanatkan kepada manusia sebagai penjaga bumi (khalifah). Konsep inilah yang melandasi perumusan Gerakan Tobat Ekologis di Indonesia.
Menteri Jumhur menambahkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak boleh hanya berhenti sebagai produk kebijakan birokratis semata. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan kewajiban moral fundamental bagi generasi masa kini dan masa depan.
(Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat (paling kiri). [Foto: Kementerian LH/PBLH])
"Prinsip-prinsip keagamaan mengingatkan kita bahwa umat manusia diberi amanah untuk melindungi bumi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas negara mutlak diperlukan agar solidaritas iklim dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat akar rumput," imbuhnya.
Tiga Pilar Strategis Penguatan Aksi Kolektif
Sebagai langkah konkret, Indonesia menawarkan tiga agenda strategis utama bagi negara-negara anggota OKI untuk memperkuat ketahanan iklim kawasan:
- Penguatan Adaptasi dan Ketahanan Iklim: Memperluas mitigasi berbasis penilaian risiko, pemutakhiran sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, serta penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions). Indonesia membagikan pengalaman suksesnya dalam rehabilitasi ekosistem mangrove dan program penanaman dua miliar pohon.
- Perjuangan Keadilan Iklim: Mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap instrumen pembiayaan iklim internasional, transfer teknologi ramah lingkungan, serta penguatan mekanisme penanganan kerugian dan kerusakan (loss and damage) melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan.
- Pemberdayaan Peran Masyarakat: Menempatkan perempuan, generasi muda, masyarakat adat, dan komunitas lokal sebagai aktor utama penggerak solusi, bukan sekadar objek penerima manfaat.
Implementasi Domestik dan Pendekatan Lintas Iman
Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Gerakan Tobat Ekologis melalui tiga tahapan terstruktur: pengakuan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi, komitmen kuat untuk menghentikan eksploitasi berlebihan, serta aksi pemulihan ekosistem secara masif.
Inisiatif ini dijalankan dengan melibatkan kerja sama lintas iman dan lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), serta para pemuka agama di berbagai daerah.
Kolaborasi lintas kementerian bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah mendorong 2.649 institusi pendidikan mendeklarasikan diri sebagai sekolah berbudaya lingkungan.
Melalui pendekatan diplomasi lingkungan yang memadukan kebijakan sains dan nilai spiritualitas, Indonesia optimistis bahwa transisi menuju masa depan bumi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dapat tercapai secara kolektif di tingkat global.
