TVRINews, Antalya
Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Jepang memperkuat kerja sama pengembangan karbon hutan berintegritas tinggi melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Kerja sama ini membuka peluang pengembangan proyek pengurangan emisi dan peningkatan serapan karbon di sektor kehutanan, termasuk melalui restorasi ekosistem gambut dan mangrove.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam sesi bertajuk “Accelerating High-Integrity Forest Carbon through the Indonesia–Japan Joint Crediting Mechanism (JCM)” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Sabtu, 14 November 2026.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengapresiasi keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jepang melalui mekanisme JCM. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim, transfer teknologi, dan mobilisasi investasi berkelanjutan di sektor kehutanan.
“Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama kita dalam mengatasi perubahan iklim melalui aksi nyata, kerja sama teknologi, dan mobilisasi investasi berkelanjutan,” kata Laksmi dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemenhut, Sabtu, 14 November 2026.
Melalui mekanisme JCM, kedua negara berpeluang mengembangkan proyek mitigasi yang menghasilkan pengurangan emisi dan peningkatan serapan karbon secara terukur serta terverifikasi. Kerja sama ini juga diharapkan mendukung pencapaian target iklim Indonesia dan Jepang berdasarkan Persetujuan Paris, sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Laksmi menjelaskan, pelaksanaan JCM di sektor kehutanan harus tetap berpedoman pada regulasi nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari perizinan, pengawasan, registrasi, otorisasi, hingga penghitungan penyesuaian terkait (corresponding adjustment) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Persetujuan metodologi JCM, registrasi proyek, alokasi, maupun penerbitan kredit karbon dalam mekanisme bilateral tidak menggantikan perizinan, persetujuan sektoral, registrasi, otorisasi, atau keputusan pemerintah lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia,” tegas Laksmi.
Untuk memastikan kredibilitas proyek karbon kehutanan, Indonesia juga tengah membentuk panel metodologi yang terdiri atas empat kelompok kerja, yakni hutan mineral, lahan gambut, mangrove, serta aspek sosial ekonomi.
Pembentukan panel tersebut bertujuan memastikan metodologi penghitungan karbon memiliki dasar ilmiah yang kuat, sesuai dengan regulasi nasional, dan sejalan dengan kerangka kerja JCM.
Adapun peluang proyek karbon hutan yang ditawarkan Indonesia mencakup kegiatan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), aforestasi dan reforestasi, serta konservasi dan restorasi ekosistem gambut dan mangrove.
Pengembangan kedua ekosistem tersebut menjadi salah satu bidang prioritas kerja sama Indonesia dan Jepang. Selain berperan dalam menyimpan karbon, gambut dan mangrove juga memiliki fungsi penting dalam melindungi keanekaragaman hayati serta meningkatkan ketahanan lingkungan.
Dalam forum tersebut, delegasi kedua negara turut membahas penyusunan pedoman khusus JCM untuk sektor kehutanan. Pembahasan mencakup persyaratan integritas lingkungan, sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), pengelolaan risiko karbon, hingga mekanisme pencatatan dalam sistem registri nasional.
Indonesia dan Jepang menargetkan kemajuan konkret dalam penyusunan serta formalisasi pedoman tersebut pada akhir triwulan pertama atau awal triwulan kedua 2027.
Sesi diskusi menghadirkan perwakilan Kementerian Kehutanan Indonesia, yakni Dirjen PHL Laksmi Wijayanti dan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Ilham. Sementara itu, delegasi Jepang terdiri atas Toru Terai dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang serta Kotaro Shimizu dan Masato Okabayasi dari Badan Kehutanan Jepang.
Dialog tersebut dimoderatori Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, dengan fokus pembahasan pada penguatan kerja sama teknis dan peluang keterlibatan pelaku usaha dalam pengembangan proyek karbon hutan berintegritas tinggi.
Melalui kerja sama JCM, Indonesia dan Jepang diharapkan dapat mempercepat pengembangan proyek karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa seluruh pengembangan proyek karbon harus tetap mengacu pada ketentuan nasional, mendukung target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, serta berkontribusi terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.
