TVRINews - Washington
Kemenangan pada pemilu sela memberi Partai Demokrat daya tawar baru untuk merombak rancangan anggaran Pentagon senilai 1,15 triliun dolar AS menjelang tenggat waktu Desember.
Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat (AS) berada pada posisi tawar yang jauh lebih kuat untuk merombak rancangan undang-undang anggaran pertahanan tahunan setelah meraih hasil positif dalam pemilihan umum sela (midterm elections).
Sejumlah kelompok advokasi serta anggota parlemen kini mendesak pimpinan partai untuk mencabut klausul kontroversial yang mengintegrasikan industri pertahanan AS dan Israel dari Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) Tahun Anggaran 2027.
Tekanan politik di Capitol Hill menguat sepanjang pekan ini seiring dimulainya masa sidang transisi (lame-duck session) Kongres.
Menurut laporan media pertahanan AS, Defense News dan Military Times pada Kamis 12 November 2026, Senator Partai Demokrat asal Maryland, Chris Van Hollen, secara resmi mengirimkan surat kepada jajaran pimpinan DPR dan Senat.
Surat tersebut mendesak agar ketentuan yang mendorong penyatuan basis industri pertahanan Washington dan Tel Aviv segera dicabut dari draf akhir NDAA.
Langkah serupa juga disuarakan oleh kelompok 12 senator AS pada awal pekan ini. Sebagaimana dilansir kantor berita Anadolu Agency, para senator tersebut memperingatkan bahwa kewajiban produksi bersama dan berbagi intelijen pertahanan berpotensi membatasi kewenangan eksekutif presiden serta memberikan pengaruh berlebih bagi pemerintah Israel dalam rantai pasok militer AS.
Klausul yang menjadi sorotan utama tertuang dalam Pasal 219 versi DPR dan Pasal 1217 versi Senat, yang merumuskan pembentukan "Inisiatif Kerja Sama Teknologi Pertahanan Amerika Serikat-Israel".
Regulasi ini dirancang untuk memperluas sekaligus mempercepat riset, pengembangan, pengujian, evaluasi, serta koordinasi industri militer kedua negara secara bilateral.
Sebelumnya, upaya anggota DPR Partai Demokrat, Ro Khanna, dan perwakilan Partai Republik, Thomas Massie, untuk menghapus pasal tersebut di tingkat komite sempat kandas pada pertengahan tahun ini.
Di luar isu kerja sama dengan Israel, pimpinan Partai Demokrat sejak awal tahun telah menyatakan keberatan terhadap keseluruhan paket NDAA Tahun Anggaran 2027 yang mencapai 1,15 triliun dolar AS.
Rancangan anggaran raksasa beserta sejumlah dana tambahannya itu memuat berbagai prioritas militer pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk sistem perisai rudal "Golden Dome" dan rencana pembangunan armada kapal perang kelas "Trump".
Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, bersama jajaran petinggi Partai Demokrat lainnya sebelumnya mengaitkan penolakan mereka dengan keterlibatan militer pemerintahan Trump dalam konflik melawan Iran, serta tekanan biaya hidup yang membebani warga sipil AS.
Para pengamat kebijakan menilai, momentum pascapemilu sela menjadi peluang krusial bagi Demokrat untuk menetapkan syarat yang lebih ketat dalam perundingan anggaran.
"Partai Demokrat perlu menegaskan sejak sekarang bahwa dukungan suara mereka untuk mengesahkan NDAA bergantung pada perubahan substansial, termasuk pembatalan integrasi militer AS-Israel serta larangan keterlibatan perang dengan Iran," ujar Penasihat Kebijakan Senior di lembaga advokasi Demand Progress, Cavan Kharrazian, seperti dikutip jaringan berita Al Jazeera, Sabtu 14 November 2026.
Secara historis, menolak rancangan pendanaan Pentagon merupakan langkah yang sensitif secara politik karena anggota parlemen berisiko dituding tidak mendukung militer nasional.
Meski versi DPR yang dikuasai Partai Republik telah disetujui sejak Mei dan Juli lalu, fraksi Demokrat berhasil menahan laju pembahasan versi Senat melalui mekanisme pemungutan suara prosedural.
Kini, kedua belah pihak berpacu dengan waktu menjelang tenggat 11 Desember 2026. Pada tanggal tersebut, anggaran sementara pemerintah federal akan kedaluwarsa.
Kongres diharuskan mencapai kompromi untuk mengesahkan NDAA secara penuh atau kembali menerbitkan resolusi pendanaan sementara guna mencegah terhentinya operasional Pentagon dan sebagian layanan pemerintah AS.
