TVRINews – Seoul
Pyongyang mengecam penjualan rudal AS senilai 125 juta dolar kepada Seoul dan menegaskan langkah balasan yang kuat.
Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah Korea Utara mengeluarkan ancaman keras menyusul keputusan Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata bernilai jutaan dolar kepada Korea Selatan. Pyongyang menilai langkah Washington tersebut sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas kawasan.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan persetujuan potensi penjualan rudal taktis AIM-9X Sidewinder Block II beserta perlengkapan pendukungnya kepada Seoul dengan estimasi nilai mencapai 125 juta dolar. Kebijakan ini langsung memicu reaksi cepat dari rezim yang dipimpin oleh Kim Jong Un tersebut.
Melalui pernyataan resmi yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Jumat 28 Agustus 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa pihak Pyongyang tidak dapat mengabaikan dampak buruk dari transaksi militer tersebut terhadap lingkungan keamanan regional.
"Pyongyang tidak dapat mengabaikan dampak buruk dari penjualan senjata AS ke ROK terhadap lingkungan keamanan regional," ujar juru bicara tersebut, merujuk pada nama resmi Korea Selatan, Republik Korea.
Tidak hanya menyoroti transaksi militer, Korea Utara juga mengecam alokasi dana dari Washington yang ditujukan untuk mendukung program hak asasi manusia serta arus informasi ke dalam wilayah mereka. Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menciptakan instabilitas di dalam negeri.
(Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berbincang sebelum pertemuan di Zona Demiliterisasi (DMZ) di Panmunjom, Korea, pada 30 Juni 2019. [Foto: AFP])
Pekan lalu, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Ketenagakerjaan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan kompetisi terbuka bagi organisasi independen guna mendokumentasikan pelanggaran hak asasi di Korea Utara serta menantang monopoli informasi yang diterapkan oleh Pyongyang. Pemerintah Korea Utara memandang rangkaian kebijakan ini sebagai rangkaian tindakan permusuhan yang konsisten dan terarah.
Menanggapi situasi tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan bahwa negara mereka akan mengambil tindakan balasan yang serius, seketika, dan kuat terhadap setiap tindakan permusuhan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat.
Dinamika diplomatik ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah pejabat tinggi kedua negara sekutu melakukan komunikasi intensif. Berdasarkan laporan Kantor Berita Yonhap, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menggelar pembicaraan per telepon guna membahas koordinasi penanganan program nuklir Korea Utara serta pemeliharaan perdamaian di kawasan.
Dalam percakapan tersebut, kedua diplomat sepakat untuk mempertahankan postur pertahanan gabungan yang kokoh. Namun, pernyataan resmi kementerian tidak secara spesifik menyinggung komitmen denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea, sebuah hal yang kerap menjadi fokus utama dalam perundingan sebelumnya.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Cho Hyun menyatakan komitmen pemerintahannya untuk mendorong agar pesan yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Korea Utara dapat membuka kembali ruang dialog diplomatik.
Pernyataan ini merujuk pada sinyal keterbukaan Washington untuk menjalin kembali komunikasi tingkat tinggi menjelang akhir tahun, di tengah berbagai upaya diplomasi yang hingga kini masih mendapat tanggapan dingin dari pihak Pyongyang.
