TVRInews – Washington DC
Normalisasi hubungan dengan Israel menjadi syarat mutlak ratifikasi pakta nuklir strategis antara Washington dan Riyadh.
Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyerahkan rancangan perjanjian kerja sama nuklir bilateral berdurasi 30 tahun dengan Arab Saudi kepada Kongres untuk ditinjau.
Strategis ini menempatkan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat pada posisi sentral dalam pembangunan infrastruktur nuklir sipil di Kerajaan tersebut, sekaligus menutup peluang bagi para pesaing asing.
Namun demikian, Gedung Putih menegaskan bahwa implementasi penuh dari kesepakatan bernilai tinggi ini tetap bergantung pada satu syarat fundamental.
“Posisi presiden tidak berubah: perjanjian ini hanya akan dilanjutkan jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” ujar seorang pejabat senior pemerintah kepada The Wall Street Journal dikutip Kamis 27 Agustus 2026.
Perdebatan Pengayaan Uranium
Poin paling krusial dalam dokumen tersebut adalah ketentuan yang berpotensi membuka jalan bagi kegiatan pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi. Berdasarkan draf kesepakatan, otoritas kedua negara sepakat untuk menggelar kajian mendalam selama dua tahun guna mengevaluasi kelayakan komersial pembangunan fasilitas pengayaan oleh korporasi Amerika Serikat.
Jika studi tersebut menyimpulkan adanya kebutuhan domestik yang sah, perusahaan AS akan membangun fasilitas dengan pengamanan ketat guna mencegah transfer teknologi sensitif. Para pejabat pendukung berargumen bahwa keterlibatan langsung Washington adalah satu-satunya jaminan agar program energi ini tetap berada dalam koridor damai.
Sebaliknya, kalangan pengamat dan legislator melontarkan kritik tajam. Andrea Stricker dari Foundation for the Defense of Democracies dengan tegas menyatakan bahwa Kongres harus menolak pakta apa pun yang memberi lampu hijau bagi aktivitas pengayaan uranium di tanah Saudi, meskipun dioperasikan langsung oleh entitas Amerika.
Di sisi lain, pihak Riyadh bersikeras bahwa industri nuklir sipil mandiri diperlukan untuk memanfaatkan cadangan uranium domestik, sehingga cadangan minyak mentah dapat dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan ekspor dan devisa negara.
Tantangan Politik di Kongres
Kini, bola panas berada di tangan para legislator di Capitol Hill yang memiliki waktu untuk meninjau implikasi ekonomi serta risiko proliferasi nuklir global. Kendati demikian, upaya untuk menjegal pakta ini di tingkat legislatif menghadapi hambatan prosedural yang sangat terjal.
Untuk membatalkan perjanjian tersebut, Kongres diwajibkan mengesahkan resolusi bersama penolakan yang harus didukung oleh mayoritas dua pertiga suara di kedua kamar parlemen guna mematahkan potensi hak veto presiden.
Persyaratan normalisasi diplomatik dengan Israel sendiri ditambahkan oleh Donald Trump setelah kerangka kerja sama nuklir tersebut rampung dinegosiasikan. Dinamika kawasan sempat mengalami pergeseran signifikan menyusul eskalasi konflik di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang membuat Riyadh memilih menunda pendekatan diplomatik tersebut hingga tercapai resolusi yang adil bagi masa depan Palestina.
