TVRINews – New Delhi
Pertemuan New Delhi Gagal Capai Kesepakatan Bersama Terkait Perang AS-Israel dan Iran
Pertemuan para menteri luar negeri BRICS di New Delhi berakhir tanpa menghasilkan sikap bersama terkait perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak Kamis – Jumat (14-15 Mei 2026).
Kegagalan ini menjadi kali kedua berturut-turut bagi blok ekonomi berkembang tersebut dalam mencapai konsensus, menegaskan adanya keretakan geopolitik yang mendalam di antara para anggotanya.
Pertemuan dua hari yang berlangsung di Bharat Mandapam di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, merupakan agenda menteri utama pertama sejak India memegang presidensi BRICS untuk tahun 2026.
Kendati demikian, dokumen hasil akhir sidang hanya mampu mengakui adanya "perbedaan pandangan" di antara negara-negara anggota.
Polarisasi di Ruang Sidang
Ketegangan utama berpusat pada konfrontasi terbuka antara Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) dua negara yang baru saja diterima sebagai anggota penuh blok tersebut.
BRICS yang awalnya bertujuan memperkuat suara Global South dalam menghadapi dominasi Barat, kini teruji oleh konflik bersenjata yang melibatkan anggotanya sendiri.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendesak blok ini untuk mengutuk keras apa yang ia sebut sebagai pelanggaran hukum internasional oleh AS dan Israel.
(Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menghadiri pertemuan menteri luar negeri BRICS di Bharat Mandapam di New Delhi, India, Jumat 15 Mei 2026 [Foto: Adnan Abidi/AFP])
"Kami percaya bahwa BRICS dapat, dan harus, menjadi salah satu pilar utama dalam membentuk tatanan global yang lebih adil, seimbang, dan manusiawi," ujar Araghchi dalam pidatonya yang dikutip Al Jazeera Jumat 15 Mei.
Namun, situasi memanas ketika Araghchi secara terbuka menuduh UEA terlibat dalam agresi terhadap Teheran. Ia mengklaim wilayah udara dan jet tempur UEA digunakan oleh militer AS untuk meluncurkan serangan ke wilayah Iran, termasuk serangan udara di kota Minab yang menewaskan banyak warga sipil.
Iran menegaskan bahwa serangan balasan mereka hanya menargetkan pangkalan militer AS yang berada di tanah Emirat, bukan negara UEA itu sendiri.
Sebaliknya, perwakilan UEA, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Khalifa bin Shaheen Al Marar, menolak narasi tersebut.
Abu Dhabi justru menuntut BRICS untuk mengutuk serangan pesawat nirawak dan rudal Iran yang diklaim telah menyasar infrastruktur energi dan fasilitas sipil di dalam negeri mereka.
Diplomasi di Garis Demarkasi
Menghadapi kebuntuan ini, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar mencoba mengambil jalan tengah dengan menyerukan pentingnya kelancaran arus maritim di perairan internasional, termasuk Selat Hormuz dan Laut Merah. Ia juga menekankan bahwa sanksi sepihak tidak dapat menggantikan peran diplomasi.
"Sangat penting bagi kemajuan BRICS ke depan agar para anggota baru memahami dan sepenuhnya mendukung konsensus organisasi dalam berbagai isu krusial," tegas Jaishankar, mengingatkan pentingnya soliditas kelompok.
Meskipun mencapai kesepakatan pada 60 poin kerja sama lain seperti sektor energi, perdagangan, dan infrastruktur digital, penolakan bersama terhadap isu perang Iran tetap tidak terhindarkan.
Pada konferensi pers di Kedutaan Besar Iran, Araghchi menyayangkan kegagalan dokumen bersama ini dan menuding hubungan khusus UEA dengan Israel sebagai batu sandungan utama.
Relevansi Politik Blok Global
Kegagalan berulang ini memicu pertanyaan pengamat mengenai efektivitas aliansi multilateral yang dihuni oleh negara-negara dengan agenda luar negeri yang bertolak belakang.
Mantan diplomat Pakistan, Jauhar Saleem, menilai bahwa dinamika ini mencerminkan pergeseran besar dalam lanskap diplomasi modern di mana politik blok mulai kehilangan relevansinya.
"BRICS adalah organisasi yang dihuni oleh negara-negara penting, namun tetap merupakan kelompok yang heterogen dengan kepentingan, perspektif, dan agenda politik luar negeri yang sangat berbeda," kata Saleem kepada Al Jazeera.
Sementara negara-negara besar di BRICS terjebak dalam polarisasi, negara tetangga seperti Pakistan justru memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi mereka sebagai mediator netral.
Islamabad terus mengupayakan jalur komunikasi bilateral yang seimbang di tengah ketegangan yang kian meruncing antara Washington dan Teheran.
