TVRINews – Paris, Prancis
Gelombang Protes Biaya Hidup Berujung Penjarahan dan Bangunan Bersejarah Terbakar.
Presiden Perancis Emmanuel Macron menyerukan pemulihan ketertiban dan ketenangan publik setelah aksi protes nasional terkait lonjakan biaya hidup memuncak menjadi kerusuhan massal di berbagai wilayah hingga Minggu 18 Oktober 2026.
Dalam pidato resminya dari Istana Élysée, Macron mengimbau agar situasi tidak semakin memanas dan menegaskan pemisahan tegas antara warga yang menyampaikan aspirasi secara damai dan pihak-pihak yang melakukan perusakan.
"Kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu. Namun, tidak ada alasan yang dapat membenarkan aksi kekerasan liar ini. Mereka yang terlibat akan berhadapan dengan hukum," tegas Macron.
Demonstrasi awal yang diikuti sekitar 550.000 warga untuk menuntut perbaikan layanan publik dan keterjangkauan biaya hidup semula berjalan kondusif. Namun, eskalasi kekerasan terjadi ketika kelompok perusuh bertopeng membakar kendaraan, menjarah pertokoan, serta merusak fasilitas umum di Paris, Marseille, hingga Lille.
(Seorang pria nampak berusaha memadamkan api di Paris Pasca kerusuhan Pelajar pada hari Minggu, 18 Oktober 2026. [Foto: The Guardian])
Kementerian Dalam Negeri Perancis mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menahan sekitar 2.400 orang. Di samping itu, bentrokan tersebut mengakibatkan sekitar 1.000 personel kepolisian mengalami luka-luka, dengan tujuh di antaranya berada dalam kondisi kritis.
Dampak Kerusakan Fasilitas Publik
Eskalasi kerusuhan turut menimpa situs bersejarah. Di kota Limoges, gedung balai kota abad ke-19 hancur terbakar, menyebabkan bagian atap dan menara jam runtuh.
(Massa menerobos dan membakar balai kota Limoges di Perancis tengah, mengancurkan bangunan abad ke-19 tersebut. [Foto: Pascal Lachenaud/AFP])
Sejumlah warga lokal menyampaikan keprihatinan atas kerusakan sarana publik tersebut.
"Ini sangat menyedihkan. Merusak warisan sejarah hanya karena marah kepada pemerintah adalah tindakan yang merugikan semua orang," ujar Annèyse, salah seorang warga yang ditemui BBC News di sekitar lokasi kejadian.
Perasaan senada disampaikan warga lainnya, Gerrard, yang menilai proses pemulihan kota akan memakan waktu cukup panjang.
"Ini sungguh tragis dan sulit dipercaya. Butuh waktu lama untuk mengembalikan kondisi seperti semula," katanya.
Menanggapi situasi ini, Macron berjanji akan bersikap transparan terkait evaluasi tindakan kepolisian di lapangan, sekaligus menginstruksikan para wali kota dan prefek lokal untuk menyiapkan langkah pengamanan ekstra bagi kawasan bisnis serta gedung pemerintahan.
Polarisasi Politik Nasional
Gejolak politik di Perancis diperkirakan makin kompleks menjelang pemilu mendatang. Eskalasi unjuk rasa yang bermula dari gerakan mahasiswa bulan lalu kian membesar setelah bergabungnya serikat pekerja serta kelompok anti-pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nuñez menyatakan bahwa meskipun hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, ribuan elemen radikal dari kelompok kiri jauh sengaja menargetkan fasilitas publik dan memicu konfrontasi dengan aparat, sebelum akhirnya diikuti oleh aksi penjarahan oleh kelompok kriminal.
(Aksi unjuk rasa di seluruh Prancis berujung pada kekerasan dan penjarahan di berbagai wilayah negara tersebut. [Foto: Carl Court/Al Jazeera])
Di sisi lain, tuduhan tersebut mendapat kritikan tajam dari pimpinan partai sayap kiri La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Melalui akun media sosialnya, ia menilai penanganan aparat keamanan mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola situasi.
Sementara itu, pimpinan partai sayap kanan National Rally, Marine Le Pen, mengecam tindakan kelompok tertentu yang dinilainya memanfaat amarah masyarakat untuk memprovokasi kekerasan politik.
