TVRINews – Tunis, Tunisia
Tuntutan Lapangan Kerja Publik Memicu Gelombang Protes dan Aksi Jalan Kaki Menuju Ibu Kota
Krisis ekonomi yang membentang di Tunisia terus menekan kehidupan warga, memicu kekecewaan mendalam di kalangan sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Tingginya angka pengangguran, ditambah dengan penurunan kualitas layanan publik dan lonjakan biaya hidup, kian memperburuk kondisi sosial di seluruh negeri.
Di tengah situasi ini, janji perbaikan kesejahteraan sosial dan reformasi ekonomi yang sempat diusung pemerintah dinilai belum membuahkan hasil nyata bagi masyarakat bawah.
Salah seorang lulusan perguruan tinggi asal wilayah marginal al-Mazzunah, Cherine Ghanmi, mengungkapkan bahwa gelar akademik yang diraihnya pada 2012 tidak lantas membebaskannya dari jeratan kemiskinan.
"Kami mengenyam pendidikan dengan keyakinan bahwa ini adalah jalan keluar dari kemiskinan. Namun, kenyataan memberikan pukulan keras. Bukannya membantu orang tua, kami justru makin membebani mereka," ujar Ghanmi kepada Jurnalis Al Jazeera, Sabtu 17 Oktober 2026.
Kondisi yang dialami Ghanmi mencerminkan persoalan sistemik yang dihadapi ribuan sarjana di Tunisia. Data Badan Pusat Statistik Tunisia (INS) mencatat angka pengangguran nasional berada di level 14,9 persen pada kuartal kedua tahun 2026.
Namun, untuk kelompok lulusan perguruan tinggi, angkanya melonjak signifikan hingga 26,6 persen, di mana kelompok perempuan menjadi yang paling terdampak dengan tingkat pengangguran mencapai 35,6 persen.
Aksi Jalan Kaki dan Respon Otoritas
Guna menyuarakan penantian panjang tersebut, puluhan lulusan perguruan tinggi menggelar aksi berjalan kaki bertajuk "Dignity March" sejauh kurang lebih 300 kilometer dari Menzel Bouzaiane menuju ibu kota Tunis. Aksi yang dimulai pada 27 September tersebut bertujuan menuntut kepastian implementasi undang-undang ketenagakerjaan sektor publik.
Kendati demikian, langkah para peserta aksi tertahan oleh barikade kepolisian di kota Borj Cedria pada 6 Oktober lalu saat berupaya mendekati kawasan Istana Kepresidenan di Carthage. Otoritas mengizinkan pergerakan secara individu, namun melarang mobilisasi dalam bentuk kelompok.
Gelombang protes sosial ini memuncak pada pertengahan Oktober, ketika ribuan warga turun ke jalan di ibu kota Tunis di bawah koordinasi Serikat Buruh Tunisia (UGTT) serta konsorsium organisasi masyarakat sipil. Aksi tersebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir terhadap kebijakan Presiden Kais Saied.
Menanggapi lambatnya penanganan isu ketenagakerjaan, Juru Bicara Serikat Lulusan Perguruan Tinggi Tunisia, Cherif Khraifi, menilai bahwa respons lintas pemerintahan pascarevolusi kerap mengabaikan akar persoalan ekonomi.
"Hampir seluruh pemerintahan pascarevolusi tidak menempatkan isu ekonomi dan penanganan masalah sosial sebagai prioritas utama. Fokus utama mereka kerap terbatas pada upaya mempertahankan kekuasaan," kata Khraifi.
Khraifi menambahkan bahwa regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur rekrutmen bertahap bagi lulusan perguruan tinggi ke sektor sipil, membutuhkan mekanisme pelaksanaan dan jadwal yang konkret agar tidak sekadar menjadi janji di atas kertas.
Tantangan Investasi dan Infrastruktur
Dari sudut pandang analisis ekonomi, masalah ketenagakerjaan di Tunisia berkaitan erat dengan lemahnya iklim investasi dan kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor swasta.
Pengamat perpajakan sekaligus akademisi, Anis Ben Said, menegaskan bahwa Tunisia pada dasarnya tidak kekurangan sumber daya manusia yang terampil, melainkan kekurangan kapasitas ekonomi untuk mentransformasikan keterampilan tersebut menjadi aktivitas produksi.
"Masalah utama kita adalah ketidakmampuan ekonomi dalam mengonversi keterampilan menjadi peluang investasi dan lapangan kerja. Investasi pada infrastruktur bukan sekadar pengeluaran negara, melainkan investasi ekonomi yang produktif," ungkap Ben Said kepada wartawan.
Meskipun Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tunisia berada di kisaran 2,3 persen untuk keseluruhan tahun 2026, tingkat pertumbuhan tersebut dinilai belum memadai untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja terdidik secara signifikan.
Di sisi lain, gangguan pada layanan dasar seperti krisis air bersih dan pemadaman listrik berkala yang terjadi sepanjang musim panas makin menekan kelangsungan usaha kecil dan memicu frustrasi warga, yang sebagian di antaranya memilih opsi bermigrasi ke luar negeri.
