TVRINews, Washington DC
AS Umumkan Pembentukan Zona Aman Pilot di Lebanon Selatan Guna Meredam Konflik Bersenjata dengan Hezbollah.
Pemerintah Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memperbarui komitmen gencatan senjata yang sempat rapuh. Kesepakatan ini mencakup pembentukan sejumlah "zona aman pilot" di wilayah Lebanon Selatan, tempat milisi Hezbollah dilarang beroperasi, diplomatik ini diumumkan secara resmi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Kmais 4 Juni 2026.
Dalam pernyataan bersama, ditegaskan bahwa implementasi kesepakatan ini sepenuhnya bergantung pada penghentian total seluruh serangan oleh kelompok bersenjata Hezbollah yang didukung oleh Iran.
Selain itu, ketiga negara yang terlibat dalam perundingan menegaskan penolakan mereka terhadap segala upaya dari aktor negara maupun non-negara yang mencoba menyandera masa depan Lebanon.
Pengumuman yang berlangsung di Washington ini muncul di tengah eskalasi yang kembali memanas. Sebelumnya, serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya sembilan orang di Lebanon Selatan, yang kemudian dibalas oleh Hezbollah melalui peluncuran roket ke wilayah Israel Utara.
Pembentukan Zona Pilot Tanpa Peta Resmi
Kesepakatan ini dicapai setelah melalui putaran keempat perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Salah satu poin krusial adalah keharusan evakuasi seluruh operatif Hezbollah dari wilayah yang membentang antara perbatasan Israel hingga Sungai Litani, sekitar 30 kilometer ke arah utara, yang saat ini masih diduduki oleh pasukan darat Israel.
(Asap membubung dari kawasan Nabatieh di Lebanon Selatan setelah serangan Israel pada Kamis 4 Juni 2026 (Foto: BBC News))
Nantinya, AS akan memandu pembentukan zona pilot tersebut, di mana Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) akan memegang kendali eksklusif atas wilayah tersebut tanpa keterlibatan aktor non-negara.
Kendati demikian, dokumen kesepakatan belum menyertakan peta resmi mengenai lokasi spesifik zona pilot maupun penjelasan teknis mengenai mekanismenya di lapangan.
Langkah ini menyusul gencatan senjata parsial yang diumumkan pada hari Senin 1 Juni 2026 sebelumnya. Berdasarkan keterangan otoritas Lebanon, kesepakatan awal tersebut mengatur agar Israel menahan diri dari pemboman di ibu kota Beirut, dengan imbalan Hezbollah tidak menyerang wilayah Israel.
Kedua belah pihak dijadwalkan kembali bertemu pada 22 Juni mendatang untuk pembicaraan lanjutan demi mencapai kesepakatan yang komprehensif.
Respons Kontradiktif dan Dinamika Lapangan
Meskipun kesepakatan diplomatik telah diumumkan, situasi di dalam negeri kedua belah pihak masih diwarnai penolakan dan skeptisismis. Dari pihak Israel, Menteri Keamanan Nasional yang berhaluan kanan jauh, Itamar Ben-Gvir, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tersebut.
"Kesepakatan ini adalah kesalahan serius yang justru akan membiarkan Hezbollah tumbuh menjadi lebih kuat," ujar Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, pihak Hezbollah menyatakan kepada BBC bahwa mereka akan memberikan komentar resmi pada waktu yang tepat. Namun, anggota dewan politik Hezbollah, Mahmoud Qamati, sebelumnya sempat menegaskan ketidaksetujuan kelompoknya terhadap proses negosiasi di Washington.
"Kami menilai negosiasi ini tidak melibatkan kami, dan kami tidak mengakui hasil atau keputusannya karena sejak awal kami menolaknya secara prinsip. Tidak ada kesepakatan gencatan senjata, yang ada hanyalah perlindungan untuk wilayah Dahieh," tegas Qamati.
Di sisi lain, sekutu utama Hezbollah, Iran, memberikan peringatan keras melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim, Araghchi menyatakan bahwa jika agresi Israel terhadap Beirut terus berlanjut, angkatan bersenjata Iran berada dalam kondisi siap sepenuhnya untuk melanjutkan konfrontasi.
Dampak Kemanusiaan yang Meluas
Konflik regional yang meluas sejak Maret lalu ini telah membawa dampak kemanusiaan yang sangat masif di Lebanon. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 3.516 orang telah tewas sejak awal perang, tanpa memisahkan antara kombatan dan warga sipil.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat lebih dari satu juta orang telah mendaftarkan diri sebagai pengungsi internal di Lebanon, menyusul perintah evakuasi dari militer Israel yang kini mencakup lebih dari seperdelapan wilayah negara tersebut. Sementara di pihak Israel, otoritas setempat melaporkan 26 tentara dan empat warga sipil tewas di kedua sisi perbatasan selama perang berlangsung.
