TVRInews – Yerusalem
PBB Sebut Rencana Israel Timbulkan Bencana Kelaparan, PM Netanyahu: Ini Cara Terbaik Akhiri Perang
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencananya menguasai Kota Gaza, meski mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Netanyahu membela rencananya tersebut di hadapan jurnalis asing di Yerusalem, dengan menyatakan bahwa ini adalah "cara terbaik untuk mengakhiri perang dengan cepat".
Pernyataan ini dilontarkan Netanyahu di tengah peringatan serius dari PBB, yang menyebut langkah Israel akan memicu "bencana lain" di wilayah yang sudah mengalami "kelaparan murni".
"Jika rencana ini diterapkan, kemungkinan besar akan memicu malapetaka lain di Gaza, bergema di seluruh kawasan dan menyebabkan perpindahan paksa, pembunuhan, dan kehancuran lebih lanjut," ujar asisten sekretaris jenderal PBB, Miroslav Jenca, dalam sesi darurat Dewan Keamanan PBB di New York.
Senada dengan itu, direktur koordinasi Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA), Ramesh Rajasingham, mengatakan, "Ini bukan lagi krisis kelaparan yang akan datang, ini adalah kelaparan, murni dan sederhana."
Peringatan ini diperkuat oleh data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang menyatakan lima orang, termasuk dua anak-anak, meninggal akibat malnutrisi. Dengan demikian, jumlah total kematian akibat malnutrisi di Gaza telah mencapai 217 orang.
Tuduhan Saling Lempar dan Klaim yang Bertentangan
Israel memberlakukan blokade dan pembatasan ketat terhadap bantuan yang masuk ke Gaza. Namun, Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa pemerintahnya tidak mengejar "kebijakan kelaparan".
Ia mengakui adanya kelaparan, tetapi menuduh media menyebarkan "kebohongan" tentang skala masalah tersebut.
Beberapa jam sebelum konferensi pers Netanyahu, sedikitnya 26 warga Palestina dilaporkan tewas saat mengantre bantuan. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan ada 15 orang tewas di dekat koridor Morag dan enam lainnya di dekat perlintasan Zikim.
Netanyahu menyalahkan Hamas atas insiden tersebut, tanpa memberikan bukti. Ia mengatakan bahwa "banyak penembakan dilakukan oleh Hamas", klaim yang bertentangan dengan temuan Komisi Eropa yang tidak menemukan laporan tentang pencurian bantuan oleh Hamas.
Sekutu Terpecah dan Kecaman Meningkat
Rencana Israel juga menuai kritik dari dalam negeri. Keluarga sandera Israel dan puluhan ribu demonstran turun ke jalan di Tel Aviv untuk menentang rencana tersebut. Bahkan, terjadi keretakan antara Netanyahu dan kepemimpinan IDF (Angkatan Pertahanan Israel) terkait masalah ini.
Meski demikian, rencana ini tidak ditentang oleh pemerintahan Trump, pendukung utama Israel.
Di Dewan Keamanan PBB, perpecahan semakin terlihat. Inggris, sekutu dekat Israel, memperingatkan bahwa rencana Netanyahu hanya akan "memperdalam penderitaan warga sipil Palestina" dan merupakan "jalan menuju lebih banyak pertumpahan darah".
Sementara itu, perwakilan Aljazair dan Palestina menyerukan sanksi terhadap Israel. "Sudah tiba saatnya untuk menjatuhkan sanksi terhadap musuh kemanusiaan," kata duta besar Aljazair, Amar Bendjama.
Di sisi lain, AS, yang memiliki hak veto, tetap memberikan dukungan penuh. Duta besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, mengatakan, "Israel memiliki hak untuk memutuskan apa yang diperlukan untuk keamanannya."
