TVRINews, Jakarta
Para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pascapelaksanaan Pemilu dan pembentukan pemerintahan baru dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan sejak awal Indonesia menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian.
"Dari awal posisi Indonesia adalah jika Pemilu tersebut berlangsung, Pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadres masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik," kata Sugiono kepada awak media, Sabtu, 9 Mei 2026.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi konsensus lima poin (5PC) ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar.
Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN.
"Setelah Pemilu ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru," ucapnya.
Diketahui, Myanmar telah melaksanakan pemilu pada 28 Desember 2025 dan membentuk pemerintahan baru. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain pembebasan sekitar 6.000 tahanan politik serta perubahan status penahanan mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Sugiono menambahkan, perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam five point consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar.
"Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negara," pungkasnya.
