TVRINews – San Jose
Pemimpin baru Kosta Rika berjanji perangi kriminalitas dan perkuat aliansi strategis dengan Amerika Serikat.
Laura Fernandez resmi mencatatkan namanya dalam sejarah politik Kosta Rika setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden baru negara Amerika Tengah tersebut pada Jumat 8 Mei 2026.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas isu keamanan, pemimpin berusia 39 tahun ini menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi hukum secara menyeluruh.
Kemenangan Fernandez pada pemilu Februari lalu membawa angin segar bagi Partai Rakyat Berdaulat (PPSO) yang beraliran kanan. Dengan menguasai 31 dari 57 kursi di legislatif, Fernandez memegang mayoritas absolut yang memungkinkannya mengeksekusi kebijakan tanpa hambatan berarti di parlemen.
Fokus Keamanan dan Reformasi Yudisial
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Fernandez menekankan bahwa prioritas utamanya adalah memulihkan stabilitas domestik.
Kosta Rika, yang selama ini dikenal sebagai wilayah paling stabil di kawasan, mulai menghadapi tantangan serius akibat lonjakan angka kriminalitas yang dipicu oleh jalur penyelundupan narkotika menuju Amerika Serikat.
"Kami akan mengobarkan perang tanpa ampun terhadap kejahatan terorganisir," tegas Fernandez saat memperkenalkan Gerald Campos sebagai Menteri Keamanan barunya. Langkah konkret yang diambil pemerintahannya mencakup pembangunan penjara dengan tingkat keamanan maksimum, yang terinspirasi dari pusat anti-terorisme di El Salvador.
Diplomasi dan Hubungan Internasional
Pelantikan ini juga menjadi sinyal kuat berlanjutnya kemitraan strategis antara San José dan Washington. Kehadiran utusan khusus AS, Kristi Noem, yang memimpin inisiatif "Shield of the Americas", menunjukkan betapa pentingnya posisi Kosta Rika dalam peta geopolitik pemerintahan Donald Trump saat ini.
Guna mempererat hubungan tersebut, Fernandez mengambil langkah diplomatik yang signifikan dengan menunjuk Wakil Presiden Kedua, Douglas Soto, sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.
Selain delegasi AS, Presiden Israel Isaac Herzog turut hadir dalam upacara pelantikan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama regional.
Kesinambungan Politik yang Unik
Salah satu aspek yang menarik perhatian para analis politik adalah peran berkelanjutan dari mantan Presiden Rodrigo Chaves.
Dalam langkah yang dianggap tidak lazim, Chaves tetap berada di lingkaran kekuasaan dengan menjabat sebagai menteri ganda untuk Kepresidenan dan Keuangan.
Pengaturan ini memastikan pengaruh kuat pemerintahan sebelumnya tetap terjaga, sekaligus memberikan stabilitas transisi ekonomi bagi Fernandez.
Sorotan Kelompok Hak Asasi Manusia
Meski mendapatkan dukungan politik yang luas, kebijakan migrasi Fernandez tidak lepas dari kritik.
Kosta Rika telah menyetujui kesepakatan untuk menerima warga negara asing yang dideportasi dari AS melalui perjanjian "negara ketiga" yang ditandatangani Maret lalu.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan ini. Mereka menilai kesepakatan tersebut berisiko menelantarkan para migran di negara yang tidak memiliki keterikatan sosial dengan mereka, serta potensi timbulnya kondisi kemanusiaan yang tidak layak.
Kini, dengan kendali penuh atas legislatif dan dukungan internasional yang kuat, masa kepemimpinan Laura Fernandez akan menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi dan stabilitas keamanan di Amerika Tengah.
