TVRINews – Baghdad, Irak
Pemerintah Indonesia menawarkan diri sebagai mediator perdamaian dan mendesak aksi konkret bagi Palestina dalam pertemuan tingkat menteri di Baghdad.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyerukan transformasi fundamental di tubuh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna memperkuat kapabilitas lembaga internasional tersebut dalam menyelesaikan manuver konflik internal antaranggota.
Dalam perhelatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-52 yang berlangsung di Baghdad, Irak sejak 17–18 Oktober 2026, Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta menyampaikan arsitektur diplomasi baru Indonesia. Jakarta menekankan urgensi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, sekaligus menawarkan perannya sebagai fasilitator perdamaian bagi negara-negara anggota.
(Anis Matta (Dua dari kiri) melakukan Diplomasi Bilateral dan Sektor Energi. (Foto: Kemlu RI))
"OKI membutuhkan mekanisme khusus untuk meredam perbedaan di antara anggotanya. Dalam hal ini, Indonesia siap hadir sebagai oasis perdamaian," ujar Anis dalam forum nasional Indonesia di Baghdad yang dikutip Senin 19 Oktober 2026.
Anis menjelaskan bahwa reformasi OKI harus bersandar pada visi integratif yang memadukan potensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya dunia Islam. Langkah tersebut dinilai krusial agar konsensus politik tidak berhenti pada peryataan formal, melainkan menjelma menjadi peta jalan pembangunan bersama.
Esktensi Dukungan Palestina
Di tengah dinamika geopolitik kawasan, perwakilan diplomasi Indonesia menegaskan bahwa isu kedaulatan Palestina tetap berada di poros prioritas OKI. Indonesia mendesak adanya konsolidasi yang lebih operasional, mencakup instrumen hukum, bantuan kemanusiaan lintas batas, hingga penetrasi diplomatik kolektif.
Langkah ini mencakup upaya penekanan terhadap penghentian ekspansi permukiman ilegal di Tepi Barat serta penolakan terhadap pemindahan kedutaan asing ke Al-Quds Al-Sharif.
"Dukungan terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada retorika politik semata. OKI harus bertindak lebih operasional dalam menyatukan langkah diplomatik, hukum, dan kemanusiaan," kata Anis menekankan.
Diplomasi Bilateral dan Sektor Energi
Di luar agenda utama sidang, perwakilan Indonesia memanfaatkan momentum diplomasi di Baghdad untuk melangsungkan serangkaian perundingan bilateral strategis pada 17–18 Oktober 2026.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal D-8 Sohail Mahmood, Anis membahas pemantapan posisi Indonesia sebagai pemegang Keketuaan D-8 periode 2026–2027, dengan fokus pada integrasi pasar, jejaring riset, dan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 ke-12 di Indonesia pada 2027 mendatang.
Penetrasi diplomasi dilanjutkan melalui pembahasan stabilitas kawasan bersama Menteri Luar Negeri Yaman Afrah Abdulaziz Al-Zouba, perwakilan Moro National Liberation Front (MNLF) Abdulkarim Tan Misuari terkait keberlanjutan proses perdamaian Filipina Selatan, serta Menteri Luar Negeri Gambia Sering Modou Njie.
Sementara itu, dalam pembicaraan terpisah dengan Wakil Menteri Luar Negeri Irak Mohammed Hussein Bahr Al-Uloom dan Wakil Menteri Perminyakan Irak Ezzat Saber Ismail, kedua pihak menjajaki potensi ekspansi investasi di sektor energi dan penguatan kerja sama ekonomi bilateral.
Serangkaian negosiasi lintas sektor ini mempertegas arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendorong OKI agar lebih responsif, relevan, serta mampu memberikan dampak konkret bagi stabilitas global.
