TVRINews – New York
Jakarta tegaskan pentingnya keselamatan mandat badan PBB bagi warga Palestina di tengah berbagai hambatan operasional lapangan.
Pemerintah Republik Indonesia kembali menyuarakan posisi strategisnya dalam krisis kemanusiaan di Timur Tengah. Di hadapan komunitas internasional, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan bahwa eksistensi dan kesinambungan operasional Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) merupakan pilar yang tidak boleh ditawar dalam menjaga stabilitas kemanusiaan regional.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam Ministerial Meeting in Support of UNRWA yang dihelat di sela-sela rangkaian pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York.
Di tengah jutaan jiwa yang masih menyandarkan harapan hidup pada lembaga tersebut, Jakarta memandang bahwa mandat organisasi harus terus berjalan tanpa hambatan politis maupun fisik.
"Kelangsungan hidup jutaan warga Palestina sangat bergantung pada kehadiran UNRWA. Oleh karena itu, lembaga ini wajib diberikan ruang penuh untuk menjalankan mandat kemanusaiannya secara efektif," ujar Menlu Sugiono dalam forum internasional PBB yang dikutip sabtu 26 September 2026.
Langkah diplomasi ini diambil menyusul peningkatan tekanan serta berbagai gangguan operasional yang dihadapi badan PBB itu di lapangan. Salah satu insiden yang disoroti secara tajam oleh Delegasi Republik Indonesia adalah tindakan pengambilalihan secara sepihak terhadap fasilitas Pusat Pelatihan Kalandia di Yerusalem Timur.
Menanggapi dinamika tersebut, Indonesia melayangkan kecaman keras atas segala bentuk agresi, intervensi, maupun pembatasan yang menyasar personel, infrastruktur, dan operasional resmi UNRWA. Pemerintah berpandangan bahwa perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan adalah manifestasi mutlak dari kepatuhan terhadap hukum internasional.
Sebagai bentuk komitmen nyata yang konsisten, Indonesia memastikan akan kembali merealisasikan alokasi dana bantuan tahunan sebesar USD 1,2 juta kepada badan tersebut pada tahun berjalan. Namun, Menlu Sugiono mengingatkan bahwa dukungan finansial saja tidak memadai tanpa adanya jaminan politis yang kuat dari komunitas global.
"Dukungan pendanaan yang berkelanjutan harus berjalan linier dengan upaya kolektif kita dalam menjaga kredibilitas dan perlindungan mandat UNRWA bagi rakyat Palestina," tambahnya.
Pertemuan tingkat menteri tersebut dirancang sebagai konsolidasi multilateral untuk menyatukan visi negara-negara sahabat dalam memperkokoh ketahanan politik serta jaminan pendanaan UNRWA.
Di tengah kompleksitas geopolitik kawasan, sikap tegas Indonesia mencerminkan konsistensi politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar dan penegakan hukum humaniter internasional.
