TVRINews – Doha
Doha Tegaskan Pelanggaran Kedaulatan, Tuntut Patuhi Perjanjian 1974 di Tengah Ketegangan Perbatasan.
Pemerintah Qatar melayangkan kecaman terbuka menyusul langkah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memasuki wilayah teritorial Suriah. Doha menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara berdaulat.
Kementerian Luar Negeri Qatar dalam keterangan resminya menegaskan penolakan keras atas tindakan lintas batas tanpa izin tersebut. Qatar memandang langkah itu sebagai ancaman serius terhadap integritas teritorial Suriah di tengah situasi kawasan yang rentan.
"Negara Qatar mengecam keras tindakan Menteri Pertahanan Israel yang memasuki wilayah Suriah secara ilegal serta melintasi batas internasional," demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Qatar, Selasa Selasa 25 Agustus 2026.
Doha menilai insiden ini mencederai prinsip-prinsip dasar hubungan antarnegara. Kecaman ini mengemuka hanya berselang beberapa hari setelah rangkaian diplomasi rahasia di ibu kota Yordania, Amman. Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, dilaporkan sempat melakukan pertemuan dengan Direktur Mossad, Roman Gofman. Pertemuan tersebut diinisiasi guna meredakan ketegangan militer yang terus membara antara kedua negara yang secara de jure masih berada dalam status perang.
Di sisi lain, kantor pertahanan Israel menyatakan bahwa kunjungan tersebut didasarkan atas kalkulasi keamanan strategis. Israel Katz berdalih bahwa militer negaranya akan mempertahankan posisi di Gunung Hermon dan zona keamanan terkait, dengan dalih mengantisipasi ancaman kelompok jihadis.
Kendati demikian, status zona penyangga tersebut menjadi titik sengketa tajam sejak Desember 2024, ketika pasukan Israel menduduki wilayah tersebut. Pemerintah Damaskus berargumen bahwa pendudukan itu merusak Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 yang selama ini menjadi instrumen penjaga stabilitas pasca-perang 1973.
Berdasarkan Laporan yang dikutip Turkey To Day Rabu 26 Agustus 2026 Situasi di lapangan kian pelik menyusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, di mana Israel mendeklarasikan pembatalan sepihak atas Perjanjian 1974. Sejak saat itu, eskalasi militer meningkat melalui berbagai inkrusi harian di provinsi Daraa dan Quneitra, termasuk pendirian pos pemeriksaan serta penahanan warga lokal.
Menanggapi dinamika tersebut, Qatar mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah diplomatik yang tegas. Doha menekankan perlunya tekanan global agar Israel kembali mematuhi resolusi legitimasi internasional demi mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
