TVRINews – Beijing
Beijing nyatakan siap ambil segala langkah pertahanan nasional usai Washington tebar ancaman sanksi terkait hubungan dagang energi dengan Iran.
Ketegangan geopolitik global kembali meningkat setelah pemerintah Tiongkok secara tegas mengecam ancaman sanksi sekunder yang dilayangkan oleh Amerika Serikat terkait hubungan perdagangan bilateral dengan Iran. Beijing menilai langkah tersebut sebagai kebijakan ilegal yang mengabaikan kedaulatan hukum internasional.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Beijing Selasa 25 Agustus 2026, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengambil “segala langkah yang diperlukan” guna melindungi kepentingan nasional serta hak-hak sah perekonomian mereka.
Penolakan keras ini telah diprediksi oleh para pengamat Internasional, mengingat Tiongkok menyerap sekitar 80% dari total ekspor minyak mentah Iran, sekaligus secara konsisten menentang upaya Washington untuk membatasi arus devisa rezim Teheran.
Pernyataan sikap tegas ini sekaligus memicu pertanyaan mengenai seberapa jauh pemerintahan Presiden Donald Trump bersedia melangkah dalam konfrontasi finansial langsung dengan sistem keuangan Tiongkok demi mencapai ambisi isolasi total terhadap Iran.
Kalkulasi Kehati-hatian Washington
Saat mengumumkan paket sanksi bertajuk “Operation Economic Outcast” pada Senin 24 Agustus 2026 lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent merilis daftar awal sanksi terhadap 60 individu, entitas, dan kapal yang diduga terlibat dalam jejaring perdagangan Iran.
Kendati demikian, tidak satupun lembaga keuangan asal Tiongkok yang masuk ke dalam daftar hitam tersebut, meskipun keterlibatan perbankan Beijing dalam pembiayaan minyak Iran merupakan rahasia umum.
Ketika ditanya awak media mengenai alasan di balik pengecualian institusi keuangan Tiongkok tersebut, Bessent memberikan jawaban lugas yang mencerminkan kekhawatiran mendalam Washington terhadap stabilitas sistem moneter global:
“Mengapa saya harus meledakkan sistem keuangan global?”— Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat
Para pakar keuangan dan perdagangan internasional menilai bahwa Washington sangat memperhitungkan risiko eskalasi serta potensi tindakan balasan dari Tiongkok menjelang Konferensi Tingkat Tinggi antara Donald Trump dan Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.
Beijing memiliki instrumen strategis yang kuat untuk melakukan serangan balik, mulai dari intervensi pasar keuangan global hingga pembatasan ketat ekspor mineral kritis.
Argumen Hukum Internasional
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam keterangan persnya di Beijing pada hari Selasa 25 Agustusb2026, menegaskan posisi diplomatik negaranya secara lugas dan konsisten:
“Kerja sama antara Tiongkok dan Iran selalu dijalankan dalam kerangka hukum internasional serta tidak boleh diintervensi atau diganggu oleh pihak manapun. Tiongkok telah berulang kali menyatakan penolakan tegas terhadap sanksi sepihak yang ilegal. Tiongkok akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya secara tegas.”— Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Di sisi lain, Iran yang ekonominya telah mengalami tekanan berat akibat konflik bersenjata dan blokade laut AS tetap menunjukkan sikap perlawanan. Menteri Perekonomian Iran, Ali Madanizadeh, melalui stasiun televisi nasional menyampaikan retorika keras bahwa pertahanan negaranya kini telah bergeser dan para musuh harus bersiap menghadapi serangan balasan.
Dinamika Selat Hormuz dan Jalur Diplomasi
Situasi keamanan di kawasan perairan strategis turut memanas menyusul laporan hantaman proyektil misterius terhadap sebuah kapal tanker di mulut Selat Hormuz. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan bahwa seluruh awak kapal berada dalam kondisi selamat tanpa adanya kerusakan lingkungan yang signifikan.
Upaya diplomasi regional pun terus bergulir. Delegasi militer Pakistan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat, Marsekal Lapangan Asim Munir, baru saja menyelesaikan lawatan sehari di Teheran untuk memediasi pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz. Kesepakatan sementara ini diupayakan setelah memorandum sebelumnya antara AS dan Iran pada bulan Juni lalu kolaps dalam hitungan pekan.
Analis geopolitik senior dari Center for International Policy, Sina Toossi, menilai bahwa strategi Washington saat ini merupakan bentuk jalan pintas setelah opsi militer gagal membuahkan kemenangan diplomatik:
“Setelah hampir enam bulan tanpa kemenangan militer maupun diplomatik, Washington tampaknya berupaya mencapai melalui pengetatan ekonomi apa yang gagal dicapai oleh kekuatan militer sejauh ini. Namun Teheran menjawab pendekatan zero-sum tersebut dengan sikap serupa.”— Sina Toossi, Senior Non-Resident Fellow Center for International Policy.
Senada dengan hal tersebut, Andrew Miller dari Center for American Progress menambahkan bahwa eskalasi sanksi ekonomi ini membuktikan satu kenyataan pahit bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat:
“Pengumuman sanksi ekonomi baru terhadap Iran dan negara-negara yang berdagang dengannya menandakan apa yang sudah jelas bagi semua pihak: perang ini tidak membawa Amerika Serikat lebih dekat untuk mengeliminasi program nuklir Iran atau melumpuhkan rezim Iran.”— Andrew Miller, Senior Fellow Center for American Progress.
