TVRINews - Moskow
Defisit keuangan Moskwa dilaporkan menyentuh level terdalam sejak tahun 2022 akibat pengeluaran pertahanan yang tak terkendali.
Anggaran militer Federasi Rusia untuk operasi di Ukraina diproyeksikan membengkak hingga melampaui batas yang ditetapkan sebesar 2 triliun rubel atau setara 28 miliar dolar AS (sekitar Rp395 triliun) pada tahun ini.
Berdasarkan dokumen internal berupa surat resmi dari Menteri Keuangan Anton Siluanov yang ditinjau oleh Financial Times Jumat 29 Mei 2026, angka penyimpangan tersebut berpotensi melonjak dua kali lipat dalam skenario terburuk.
Kondisi ini diperkirakan bakal memaksa Kremlin mengambil langkah ekstrem dengan membekukan alokasi dana ratusan miliar rubel (puluhan triliun rupiah).
Penghematan tersebut menyasar pengadaan publik, subsidi korporasi, serta pembiayaan operasional institusi-institusi negara non-militer guna menjaga stabilitas fiskal nasional.
Surat yang disampaikan kepada kabinet menteri pada Februari lalu tersebut memperingatkan bahwa pembengkakan biaya konflik dapat menyentuh angka 4 triliun rubel (sekitar Rp790 triliun) jika skenario negatif terjadi.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan Rusia memproyeksikan lonjakan beban anggaran serupa, masing-masing sebesar 4 triliun rubel (sekitar Rp790 triliun), pada tahun 2027 dan 2028.
Guna menutupi defisit finansial tersebut, Siluanov mendesak jajaran kabinet untuk segera membekukan rencana belanja non-konflik sebesar 2,9 triliun rubel (sekitar Rp572 triliun) untuk tahun 2026, 5,4 triliun rubel (Rp1.066 triliun) untuk tahun 2027, dan mencapai 7,1 triliun rubel (sekitar Rp1.402 triliun) pada periode anggaran 2028.
Defisit Terdalam Sejak Era Eskalasi
Sebelumnya, Pemerintah Rusia telah mengalokasikan dana fantastis sebesar 16,84 triliun rubel atau sekitar 238 miliar dolar AS (sekitar Rp3.326 triliun) untuk sektor pertahanan dan keamanan nasional.
Angka tersebut mencakup hampir 40 persen dari total keseluruhan anggaran negara tahun ini, dengan proyeksi defisit tahunan awal sebesar 3,8 triliun rubel (sekitar Rp750 triliun) untuk sepanjang tahun 2026.
Kendati demikian, dalam kurun waktu empat bulan pertama tahun ini, neraca keuangan Rusia justru telah mencatatkan minus hingga 5,9 triliun rubel (sekitar Rp1.165 triliun), atau setara dengan 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Angka ini menandai defisit terdalam yang dialami Rusia sejak dimulainya eskalasi militer skala penuh di Ukraina pada tahun 2022 lalu.
Dalam sebuah wawancara khusus dengan surat kabar domestik Kommersant, Siluanov mengakui adanya tekanan berat terhadap kas negara. Ia mengonfirmasi bahwa Kementerian Keuangan tengah melakukan revisi berkala terhadap postur anggaran demi menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi makroekonomi serta kebutuhan mendesak untuk memusatkan sumber daya pada sektor-sektor prioritas utama.
"Cadangan devisa dan energi kita tidaklah tanpa batas. Kita tidak boleh membiarkan adanya titik lemah dalam struktur keuangan negara di tengah transformasi besar yang sedang berlangsung di dunia saat ini," ujar Siluanov, seraya menambahkan bahwa kabinet terus bekerja keras untuk menstabilkan dan menyeimbangkan keuangan negara.
Dampak Komoditas dan Perlambatan Makro
Meskipun pasar energi sempat memberikan napas lega bagi Moskwa akibat lonjakan harga minyak mentah global di atas 100 dolar AS per barel yang dipicu oleh ketegangan geopolitik terkait Iran tambahan pendapatan tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk membendung laju pengeluaran militer Kremlin yang terus meningkat.
Siluanov menyebutkan bahwa Rusia menerima surplus pendapatan energi sebesar 200 billion rubel atau sekitar 2,8 miliar dolar AS (sekitar Rp39,5 triliun) pada bulan April, namun ia juga mencatat bahwa pendapatan sektor energi pada bulan Maret sebelumnya sempat meleset dari target dengan nominal yang hampir sama.
Tekanan terhadap mata uang rubel yang saat ini diperdagangkan mendekati level tertinggi dalam tiga tahun terakhir terhadap dolar AS, serta kebijakan subsidi domestik untuk menekan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, turut membatasi fleksibilitas keuntungan ekspor energi Rusia.
Sebagai langkah preventif sejak Januari, Kementerian Keuangan bahkan telah menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk memotong pengeluaran non-esensial sebesar 10 persen, dengan mengecualikan pos belanja sosial dan pertahanan.
Kondisi fiskal yang mengetat ini berdampak langsung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kementerian Ekonomi Rusia memangkas estimasi pertumbuhan tahun 2026 dari prediksi semula menjadi hanya sebesar 0,4 persen.
Pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga direvisi turun tajam menjadi 1,4 persen untuk tahun 2027 dan 1,9 persen pada tahun 2028, turun signifikan dari proyeksi bulan September yang masing-masing berada di angka 2,8 persen dan 2,5 persen.
Perspektif Analis dan Parlemen
Kepada Financial Times, Sofya Donets selaku Kepala Ekonom di T-Investments yang berbasis di Moskwa, menjelaskan bahwa anggaran negara kini telah menjadi pusat perhatian dari seluruh perdebatan ekonomi di Rusia.
"Ekonomi Rusia memang menunjukkan daya tahan, namun tidak dalam performa yang luar biasa. Anggaran negara kini menjadi topik nomor satu yang mendominasi perdebatan baik di media massa, pernyataan bank sentral, hingga diskusi di balik layar," kata Donets.
Ia menambahkan bahwa publik saat ini terus memantau anggaran untuk memprediksi sektor mana yang akan terdampak pemangkasan berikutnya atau pajak apa yang akan dinaikkan.
Kritik dari internal parlemen juga mulai mengemuka terkait prioritas alokasi dana ini. Renat Suleimanov, salah satu anggota parlemen Rusia, menyatakan kepada media lokal di Siberia bahwa operasi militer harus segera diakhiri guna menyelamatkan perekonomian domestik dari dampak jangka panjang pembengkakan biaya pertahanan.
"Bagaimana kita bisa berbicara tentang pembangunan, investasi, dan alokasi modal ketika 40 persen anggaran federal dihabiskan untuk pertahanan dan keamanan? Tank dan peluru tidak memiliki nilai konsumsi bagi masyarakat luas. Benda-benda tersebut memang menjamin lapangan kerja di industri militer, tetapi di sisi lain memicu inflasi dan memotong hak belanja sosial serta investasi publik," tegas Suleimanov.
Senada dengan hal tersebut, Alexandra Prokopenko, mantan pejabat Bank Sentral Rusia yang kini menjadi peneliti di Carnegie Russia Eurasia Center di Berlin, menilai bahwa prioritas keuangan Kremlin saat ini mutlak berpihak pada militer dengan mengorbankan aspek kesejahteraan sipil.
"Kementerian Keuangan sangat membutuhkan likuiditas demi membiayai konflik. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi di masa depan, pos pertahanan dan keamanan tidak akan pernah disentuh. Sektor yang akan dikorbankan secara langsung adalah pengadaan publik, subsidi korporasi, serta pendanaan bagi institusi-institusi pelayanan publik," pungkas Prokopenko.
