TVRINews - Washington
Tawaran Pembukaan Jalur Energi dan Perundingan Nuklir Resmi Ditolak Gedung Putih
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan melanjutkan perundingan nuklir, yang sebelumnya diajukan dengan syarat pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
"MEREKA mengajukan proposal, tetapi saya menolaknya," ujar Trump kepada para wartawan di Gedung Putih Sabtu 26 September 2026 waktu setempat.
Penolakan tersebut mempertegas ketegangan geopolitik yang terus berlanjut.
Berdasarkan laporan Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS tanpa nama, Trump secara pribadi skeptis bahwa Iran akan memenuhi tuntutannya untuk membongkar program nuklir negara tersebut.
Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Trump telah menyampaikan kepada para penasihatnya mengenai ekspektasi untuk melanjutkan serangan udara terhadap Iran setelah pemilu sela (midterms) di AS pada November mendatang.
Di sisi lain, publikasi digital Trump turut memicu sorotan. Pada Jumat 25 September malam, ia mengunggah sebuah citra peta di platform Truth Social yang menampilkan peta Selat Hormuz yang diganti namanya menjadi "Trump Strait".
Isi Proposal dan Dinamika Jalur Logistik
Proposal Iran tersebut sebelumnya disampaikan dalam pertemuan berdurasi tiga jam di Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Tehran menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz, langkah yang dinilai dapat meredakan tekanan pada pasar energi global serta dimulainya kembali pembicaraan nuklir dalam waktu tujuh hari.
(Presiden Iran Masoud Pezeshkian (kiri) bersama Sekjen PBB António Guterres dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Jumat 25 September 2026. (Foto: Caitlin Ochs/The Guardian))
Sebagai imbalannya, Iran menuntut AS untuk:
- Mencabut blokade angkatan laut.
- Meringankan pembekuan sebagian aset Iran.
- Memulihkan pengecualian sanksi (waiver) atas ekspor minyak Iran.
- Menjalankan kesepakatan gencatan senjata di seluruh lini pertempuran.
Opsi tersebut dinilai berat bagi Washington karena menuntut Presiden AS meyakinkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon.
Selain itu, pembukaan jalur pelayaran tersebut sebagian besar berada di bawah kendali perairan Iran.
Kerajaan Arab Saudi juga dilaporkan khawatir karena kesepakatan rute tersebut bersifat bilateral antara Iran dan Oman, tanpa melibatkan negara-negara Teluk sebagai penandatangan bersama.
Laporan penolakan dari Washington mengemuka saat media pemerintah Iran mengabarkan bahwa Presiden Masoud Pezeshkian berada dalam perjalanan kembali ke Tehran dari New York pada Sabtu 26 September 2026 pagi.
Usai bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Pezeshkian menegaskan posisi diplomatik negaranya.
"Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalu, Iran tidak lagi mempercayai Amerika Serikat," ungkapnya.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan pada Sabtu 26 September malam bahwa Tehran telah melihat reaksi awal dari Trump.
Namun, pihaknya belum menerima tanggapan resmi melalui mediator internasional dan masih menunggu posisi definitif AS sebelum mengambil keputusan lanjutan.
Dampak Ekonomi dan Urgensi Kemanusiaan
Sebelumnya, seorang pejabat AS menggambarkan diskusi dengan Iran melalui mediator berjalan secara "positif dan konstruktif".
Araghchi menjelaskan rincian jadwal tujuh hari dalam proposal tersebut kepada media di luar Dewan Keamanan PBB.
Ia memaparkan bahwa kerangka waktu tersebut dapat dimulai segera setelah AS menerima proposal.
Proses persiapan awal memakan waktu empat hingga lima hari, Selat Hormuz akan dibuka pada hari keenam, dan perundingan program nuklir dimulai pada hari ketujuh, termasuk protokol izin bagi inspektur nuklir PBB untuk memeriksa fasilitas yang rusak serta persediaan uranium terayakan milik Iran.
Blokade laut oleh militer AS saat ini memberi tekanan berat pada perekonomian Iran.
Konflik yang telah berlangsung selama tujuh bulan di wilayah tersebut melumpuhkan arus pasokan minyak melalui salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia, yang berdampak pada lonjakan biaya hidup global.
Dalam wawancaranya di acara Face the Nation di stasiun TV CBS, Pezeshkian menyatakan bahwa Tehran siap berunding mengenai program nuklir dan isu lainnya, tetapi menolak segala bentuk perundungan (bullying) atau pemaksaan.
"Iran tidak mencari perang, tetapi akan membela diri dari tekanan, ancaman, dan serangan," kata Pezeshkian, seraya menambahkan bahwa negaranya telah menyepakati untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Upaya diplomasi terdahulu gagal menghentikan perang yang berkecamuk sejak 28 Februari lalu akibat serangan AS dan Israel. Sejak saat itu, konflik berganti antara jeda pertempuran dan serangan balasan yang menewaskan ribuan jiwa, merusak kekuatan militer konvensional Iran, serta memperburuk krisis ekonomi negara tersebut.
Iran dan sekutunya membalas dengan memperluas eskalasi ke seluruh wilayah. Iran menggempur sekutu AS di kawasan Teluk menggunakan drone dan rudal, sementara milisi Houthi di Yaman menargetkan kepentingan Arab Saudi.
Milisi yang bersekutu dengan Iran di Irak juga dituding bertanggung jawab atas serangan pipa minyak yang sempat menghentikan distribusi minyak Saudi.
Eskalasi di Yaman turut memicu krisis kemanisaan baru. Badan anak-anak PBB (UNICEF) melaporkan lonjakan kasus gizi buruk akut pada anak-anak di wilayah tersebut.
Di tengah situasi ini, Trump menyatakan tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan meskipun harga minyak tinggi memicu inflasi.
Di pihak Iran, muncul keraguan apakah kelompok garis keras yang mendominasi pasukan keamanan akan menerima kompromi yang diperjuangkan oleh kelompok moderat seperti Pezeshkian.
Intensitas diplomasi di Sidang Majelis Umum PBB pekan ini kembali menegaskan betapa besarnya taruhan global dalam konflik tersebut.
