TVRINews – Dubai
Dewan Keamanan PBB menegaskan hak bela diri Arab Saudi usai gelombang serangan milisi Houthi yang menyasar infrastruktur sipil dan jalur pelayaran internasional.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyampaikan apresiasi resmi atas tindakan tegas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengecam keras serangkaian serangan milisi Houthi.
Tindakan militer kelompok tersebut dinilai telah mengancam fasilitas sipil, bandara, infrastruktur energi, serta keamanan navigasi di kawasan Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk menghentikan pasokan persenjataan kepada kelompok tersebut.
"Kami menekankan pentingnya imbauan Dewan Keamanan untuk menggalang kerja sama guna mencegah Houthi memperoleh pasokan senjata," tulis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui pernyataan resmi di platform X pada Jumat 16 Oktober 2026. "Kami mengapresiasi solidaritas Dewan Keamanan dalam menghadapi serangan yang menargetkan warga sipil."
Sikap tersebut menyusul penerbitan Pernyataan Presiden ( Presidential Statement ) oleh DK PBB pada Kamis 15 Oktober 2026, yang mengutuk keras eskalasi serangan terhadap wilayah Kerajaan. Dokumen resmi yang disetujui secara konsensus oleh seluruh 15 negara anggota tersebut menegaskan kembali hak inheren Arab Saudi untuk mempertahankan diri.
Secara khusus, PBB menyoroti serangan mematikan yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada awal bulan ini. Insiden yang terjadi pada 10 dan 11 Oktober tersebut merenggut 14 korban jiwa serta melukai lebih dari 300 orang.
Juru Bicara Koalisi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengungkapkan skala intensitas ancaman tersebut dalam keterangannya. Ia mencatat bahwa milisi Houthi yang disokong Iran telah meluncurkan sedikitnya 20 kali serangan ke arah Bandara Internasional King Khalid sejak 1 Oktober.
Selain fasilitas penerbangan utama tersebut, DK PBB menggarisbawahi rentetan serangan lain yang menyasar sejumlah bandara daerah serta instalasi vital milik perusahaan minyak negara, Saudi Aramco. Serangkaian aksi serangan ini terbukti merusak infrastruktur penerbangan sipil, mengganggu pasokan energi, serta memakan korban dari kalangan masyarakat sipil.
Langkah diplomasi DK PBB kali ini menandai peningkatan ketegangan respons internasional yang signifikan. Berbeda dari pernyataan pers biasa yang dikeluarkan pada 7 Agustus dan 18 September lalu, Presidential Statement dibacakan secara resmi dalam sidang terbuka dan masuk ke dalam catatan permanen PBB, sehingga memberikan bobot politis yang jauh lebih kuat.
Langkah tegas PBB tersebut turut mendapat dukungan penuh dari kawasan regional. Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, menyatakan bahwa ketetapan PBB memberikan sinyal kuat terhadap tindakan yang mengancam kedaulatan wilayah maupun stabilitas perdagangan global.
"Langkah ini menyampaikan pesan yang sangat jelas terhadap aksi yang menargetkan Kerajaan serta membahayakan keamanan maritim," tegas Al-Budaiwi.
Sekjen GCC mendesak implementasi penuh Resolusi DK PBB Nomor 2216 guna menghentikan alir persenjataan kepada Houthi, sekaligus menegaskan bahwa seluruh negara anggota GCC berdiri solid mendukung langkah perlindungan kedaulatan dan keamanan Arab Saudi.
Sementara itu di dalam negeri, otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan dini potensi bahaya di wilayah Wilayah Yanbu melalui Platform Peringatan Dini Nasional pada Jumat pagi, sebelum akhirnya mencabut status waspada tersebut beberapa saat kemudian setelah situasi dipastikan terkendali.
