TVRINews – Nanyuki
Ratusan demonstran turun ke jalan di Nanyuki untuk memprotes pembangunan pusat karantina bagi warga asing, meski pengadilan telah mengeluarkan perintah penangguhan
Gelombang protes melanda bagian tengah Kenya setelah ratusan warga turun ke jalan Senin 1 Juni 2026, untuk menolak rencana pembangunan fasilitas karantina Ebola di sebuah pangkalan militer. Fasilitas tersebut sedianya dipersiapkan untuk menampung warga negara Amerika Serikat yang diduga terpapar virus mematikan tersebut.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin waktu setempat di kota Nanyuki ini mencuat hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung Kenya memerintahkan penangguhan resmi terhadap proyek tersebut.
Rencana penempatan individu yang terpapar Ebola di wilayah Kenya memicu kemarahan publik yang mendalam. Hingga saat ini, Kenya belum mencatat adanya kasus aktif virus tersebut, sementara wabah di negara tetangga, Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Uganda, telah merenggut lebih dari 200 korban jiwa.
Berdasarkan rekaman video yang dihimpun oleh kantor berita Reuters, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang tampak memadati jalur menuju Pangkalan Udara Laikipia lokasi yang diproyeksikan sebagai pusat karantina.
Para demonstran meniup peluit, sebagian menaiki bak terbuka, sementara kepulan asap terlihat dari material yang dibakar di tengah jalan. Menanggapi situasi tersebut, aparat kepolisian dan militer tampak memperketat pengamanan di sekitar akses menuju pangkalan udara.
Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya menyatakan bahwa unit berkapasitas 50 tempat tidur tersebut dibangun khusus untuk memantau warga negaranya yang sempat terpapar virus, namun belum menunjukkan gejala klinis (asimptomatik).
Kendati demikian, penolakan hukum muncul melalui sebuah gugatan yang menilai proyek tersebut berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, mengingat rapuhnya sistem kesehatan domestik Kenya. Gugatan itu juga menyoroti minimnya transparansi dalam klausul perjanjian bilateral ini, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan tinggi Kenya pada Jumat pekan lalu.
Meski Washington telah berkomitmen mengalokasikan dana sebesar 13,5 juta dolar AS untuk mendukung kesiapsiagaan penanganan Ebola di Kenya, detail operasional mengenai pusat karantina ini masih sangat tertutup.
Menteri Kesehatan Kenya, Aden Duale, mencoba meredakan situasi dengan menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat sistem respons darurat nasional. Menurut Duale, fasilitas tersebut nantinya diperuntukkan bagi "semua orang" dan tidak eksklusif bagi warga negara AS.
Fasilitas ini awalnya dijadwalkan beroperasi penuh pada Jumat lalu. Berdasarkan laporan para diplomat dan pakar, sejumlah pesawat militer terpantau melakukan aktivitas penerbangan intensif di Nanyuki pada akhir pekan, yang diindikasikan sebagai bagian dari persiapan logistik yang terus berjalan meski terbentur perintah penangguhan dari pengadilan.
Kekhawatiran mendasar disuarakan oleh komunitas lokal yang merasa ruang hidup mereka terancam oleh potensi penularan sekunder.
"Nanyuki adalah kota yang sangat kecil. Personel militer yang bertugas di pangkalan tersebut hidup membaur bersama kami. Anak-anak kami bersekolah di tempat yang sama, yang berarti jika satu orang saja terinfeksi, kami semua ikut terinfeksi," ujar Patrick Wahome, salah satu koordinator aksi, kepada Reuters. "Kami berdemonstras demi mempertahankan hidup kami."
Nada penolakan serupa disampaikan oleh warga lokal lainnya, Malin Ndegwa, yang mempertanyakan urgensi pemilihan Kenya sebagai lokasi karantina, mengingat negara tersebut bukan merupakan episentrum dari sebaran wabah saat ini.
"Mengapa mereka tidak membangunnya di DRC atau di Uganda? Mengapa harus membawanya ke sini?" cetus Ndegwa dalam wawancaranya bersama kantor berita Associated Press. "Kami menegaskan, tanpa negosiasi dan tanpa partisipasi publik, kami menolak sepenuhnya. Kami ingin fasilitas itu dipindahkan dari kota kami, dipindahkan dari Kenya."
