TVRINews – Beirut
Kedutaan Besar AS di Lebanon mengumumkan persetujuan Hezbollah terkait penghentian saling serang dengan Israel, di tengah ancaman bombardemen yang masih membayangi wilayah Beirut selatan.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Lebanon mengumumkan bahwa kelompok Hezbollah telah menerima usulan Washington terkait penghentian saling serang dengan Israel.
Perkembangan diplomatik signifikan ini terjadi tepat menjelang dimulainya putaran keempat negosiasi formal antara Israel dan Lebanon.
Pernyataan resmi tersebut dirilis melalui kantor Kepresidenan Lebanon pada Senin 1 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan kerangka kesepakatan yang diajukan, Israel akan menghentikan seluruh serangan udara di wilayah Dahiyeh kawasan pinggiran selatan Beirut yang menjadi basis kuat Hezbollah.
Sebagai imbalannya, Hezbollah berkomitmen untuk menahan diri dari segala bentuk peluncuran serangan ke wilayah Israel. Rencana strategis ini nantinya ditargetkan berlaku di seluruh wilayah kedaulatan Lebanon.
Meskipun pengumuman ini membawa angin segar bagi jalur diplomasi, situasi di lapangan dilaporkan masih sangat tegang menyusul ancaman militer Israel yang menyatakan akan terus menggandakan serangan di Beirut selatan.
Diplomasi Tingkat Tinggi di Bawah Bayang-Bayang Senjata
Mediasi ini melibatkan komunikasi intensif dari Washington. Seorang pejabat berwenang AS mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, telah melakukan pembicaraan telepon terpisah dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sepanjang akhir pekan lalu.
Ali Hassan Khalil, asisten senior dari Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri yang menjadi jembatan resmi komunikasi Hezbollah dalam negosiasi ini menyatakan bahwa pihak Lebanon telah menyerahkan jawaban tertulis kepada Duta Besar AS.
"Ini merupakan upaya paling serius yang pernah ada untuk menghentikan pertempuran," ujar Khalil saat memberikan keterangan kepada Reuters.
Ia menambahkan bahwa tanggapan dari pihak Lebanon disampaikan dalam atmosfer yang positif, meskipun dirinya masih enggan merinci poin-poin kesepakatan secara lebih detail. Di sisi lain, pemerintah Israel belum memberikan komentar resmi terkait pengumuman persetujuan ini.
Bersandar pada Resolusi PBB
Dalam keterangannya, Khalil menegaskan bahwa seluruh poin respons yang dikirimkan oleh Lebanon didasarkan pada kepatuhan yang ketat terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.
Resolusi 1701, yang menjadi penyelesai konflik maut antara kedua belah pihak pada tahun 2006 silam, mengamanatkan bahwa Hezbollah tidak boleh menempatkan kekuatan bersenjata di wilayah antara perbatasan Lebanon-Israel hingga Sungai Litani, yang berjarak sekitar 30 kilometer ke arah utara. Selama ini, Tel Aviv kerap melayangkan kritik dan menilai bahwa implementasi poin tersebut tidak pernah berjalan maksimal di lapangan.
Khalil juga menyoroti strategi militer Israel yang dinilai mencoba menekan posisi tawar Lebanon melalui peningkatan intensitas serangan udara di ibu kota. Namun, ia memastikan hal tersebut tidak akan mengubah prinsip dasar negaranya.
Guna mengawal keberlanjutan dialog ini, Utusan Khusus Gedung Putih, Amos Hochstein, dijadwalkan segera bertolak menuju Beirut untuk memimpin jalannya pembicaraan lanjutan.
