TVRINews – Dalllas. Texas
Strategi Pemilu Midterm: Trump Janjikan Bantuan Tunai di Tengah Tekanan Politik
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan langkah politik kontroversial dengan menjanjikan dividen tunai sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp87,9 juta berdasarkan kurs US$1 setara dengan Rp17.596) kepada setiap warga dewasa.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam konvensi paruh waktu Partai Republik di Dallas, Texas kamis 10 september 2026, dengan syarat partai pendukungnya berhasil mempertahankan kendali atas Kongres pada pemilihan November mendatang.
Gagasan finansial berskala masif ini dikemukakan tanpa penjelasan terperinci mengenai alokasi sumber pendanaan negara, kendati estimasi biaya teoretis diperkirakan melampaui angka 1 triliun dolar Amerika Serikat (sekitar Rp17.596 triliun).
Di hadapan ribuan kader partai, Trump mengeklaim bahwa perekonomian domestik tengah mencetak keuntungan besar.
"Jika Partai Republik menang, Anda menang bersama kami dan Anda mendapatkan 5.000 dolar. Ini akan disebut dividen Trump," ujar Trump dalam konvensi tersebut.
Langkah ini diambil di tengah tantangan elektoral yang cukup berat bagi Partai Republik. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Trump berada di kisaran 30 persen, menyusul kemarahan pemilih atas kenaikan harga kebutuhan hidup serta eskalasi konflik militer yang melibatkan Iran.
Lembaga riset Decision Desk HQ memproyeksikan Partai Demokrat berpotensi merebut mayoritas di DPR dengan 230 berbanding 205 kursi, serta menguasai Senat dengan 51 berbanding 49 kursi.
Selain isu ekonomi domestik, Trump secara terbuka mempertahankan kebijakan militer luar negerinya terkait konflik Iran. Ia memprediksi kemenangan segera tercapai dan mengaitkannya dengan penurunan harga minyak global, seraya menyarankan agar Selat Hormuz dinamai ulang menggunakan namanya.
Konvensi nasional Partai Republik sendiri tetap diwarnai optimisme tinggi melalui kampanye pemotongan pajak, pengetatan imigrasi, serta penguatan sektor manufaktur guna mengamankan dukungan pemilih menjelang pemilu paruh waktu.
