TVRINews – Wina
Dewan Gubernur IAEA mengambil langkah tegas merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya dalam dua dekade, di tengah eskalasi konflik militer dan kebuntuan pengawasan nuklir.
Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) resmi melaporkan Iran kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan penting ini diambil untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun, menyusul kebuntuan panjang terkait akses inspeksi fasilitas nuklir di tengah kecamuk perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Berdasarkan rancangan resolusi yang dihimpun oleh The Associated Press yang dikutip Kamis 10 september 2026, badan pengawas nuklir dunia tersebut meminta Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, untuk menyampaikan kekhawatiran mendalam lembaga kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, agar Teheran segera mematuhi kesepakatan internasional serta menjamin bahwa material nuklirnya tidak disalahgunakan.
Sejak rangkaian serangan udara menghantam fasilitas nuklir Iran dalam konflik 12 hari pada Juni 2025 lalu, para inspektur PBB kehilangan akses penuh ke lokasi-lokasi terdampak. Akibat situasi keamanan yang memburuk, IAEA hingga kini tidak dapat memverifikasi status cadangan uranium Iran yang telah diperkaya hingga tingkat mendekati senjata.
Menanggapi keputusan tersebut, Duta Besar Iran untuk PBB di Wina, Reza Najafi, dengan tegas menolak resolusi yang disahkan. Ia menilai langkah itu bermuatan politis dan mencederai kredibilitas lembaga internasional.
"Resolusi ini adalah alat politik yang merusak kepercayaan terhadap independensi, kenegarawanan, dan kredibilitas IAEA," ujar Najafi dalam keterangannya.
Najafi menambahkan, kepatuhan terhadap kewajiban inspeksi situs nuklir saat ini mustahil dipenuhi. Kondisi tersebut disebabkan oleh operasi militer berkelanjutan serta eskalasi perang terbuka antara Iran di satu sisi dengan Amerika Serikat dan Israel di sisi lainnya.
Ketegangan semakin memuncak pekan ini setelah Amerika Serikat menghancurkan lima kapal tanker minyak Iran, yang dibalas oleh Teheran melalui serangan terhadap target-target Amerika di Yordania.
Senada dengan Najafi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, melayangkan kritik tajam melalui sebuah unggahan di platform media sosial X Rabu 9 september 2026.
"Mereka menyerang fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengamanan, mengganggu proses verifikasi normal, lalu menggunakan gangguan tersebut sebagai dalih untuk meloloskan resolusi di Dewan Gubernur IAEA," tulis Gharibabadi.
Di sisi lain, catatan IAEA menunjukkan bahwa Iran saat ini memegang cadangan uranium sebanyak 440,9 kilogram atau setara dengan 972 pon yang diperkaya hingga tingkat kemurnian 60 persen. Angka ini berada satu langkah teknis singkat dari ambang batas senjata-grade sebesar 90 persen.
Meskipun Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi sebelumnya mengingatkan bahwa persediaan tersebut secara teoretis cukup untuk memproduksi hingga sepuluh bom nuklir jika Teheran memutuskan untuk melakukan weaponisasi, ia tetap menekankan bahwa temuan ini belum mengonfirmasi keberadaan senjata nuklir aktif di negara tersebut.
