TVRINews – Beijing
Pemimpin Tiongkok mengonsolidasikan tatanan dunia multipolar di tengah ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat
Tiongkok kini muncul sebagai pusat gravitasi diplomatik baru setelah serangkaian pemimpin dunia melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing sepanjang tahun ini. sebagai upaya strategis Presiden Xi Jinping untuk mempromosikan tatanan dunia alternatif sekaligus menggeser keseimbangan kekuatan global yang selama ini didominasi oleh Barat.
Hari ini, Xi Jinping dijadwalkan menerima Perdana Menteri Bangladesh, Tarique Rahman. Pertemuan tersebut menjadi rangkaian terbaru dari gelombang kunjungan tingkat tinggi yang mencakup belasan kepala negara, mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
William Yang, analis senior di International Crisis Group, menilai frekuensi kunjungan tersebut sebagai pengakuan nyata atas meningkatnya pengaruh Tiongkok di panggung internasional.
"Daftar panjang pemimpin dunia yang datang ke Beijing mencerminkan pengakuan yang tumbuh terhadap pengaruh global Tiongkok yang semakin besar," ujar Yang.
Menurut Yang, banyak negara dengan kekuatan menengah (middle powers) kini berupaya membangun hubungan independen dengan Beijing. Fenomena ini didorong oleh persepsi adanya ketidakpastian kebijakan dari Amerika Serikat, yang dipandang oleh sebagian negara mulai menarik diri dari kepemimpinan global tradisionalnya.
Diplomasi Global South dan Otoritarianisme
Di tengah upaya merangkul negara-negara maju, Beijing juga menunjukkan konsistensi dalam mendekati negara-negara Global South dan rezim otoriter. Baru-baru ini, Xi memberikan sambutan hangat kepada pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Dalam pertemuan tersebut,
Beijing menegaskan dukungan terhadap rezim tersebut dengan berpegang pada prinsip "non-intervensi" dalam urusan domestik.
Langkah ini menuai sorotan dari pengamat internasional, mengingat Min Aung Hlaing menghadapi isolasi global menyusul kudeta tahun 2021 dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia berat.
Ja Ian Chong, profesor di National University of Singapore dan sarjana non-residen di Carnegie China, mencatat bahwa kunjungan tersebut merupakan sinyal penerimaan Beijing terhadap legitimasi kekuasaan militer Myanmar.
"Ini adalah bagian dari proyek Xi yang lebih luas untuk mempengaruhi tatanan internasional agar tidak ada negara yang berhak mendikte cara negara lain mengelola urusan domestiknya," jelas Steve Tsang, Direktur China Institute di SOAS University of London. "Xi secara fundamental menggeser keseimbangan kekuatan dari tangan demokrasi maju ke arah Global South, dengan Tiongkok sebagai pemimpinnya."
Keterbatasan Pengaruh Praktis
Kendati Beijing sukses dalam memperbanyak agenda diplomatik, efektivitas pengaruhnya dalam menyelesaikan krisis internasional masih dipertanyakan. Meskipun berhasil menengahi peredaan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran pada 2023, pengaruh Tiongkok dalam konflik besar lainnya tetap terbatas.
Dalam konflik Ukraina, misalnya, rencana perdamaian 12 poin yang diusulkan Tiongkok pada 2023 dinilai telah kehilangan momentum dan tertutup oleh dukungan berkelanjutan Beijing terhadap Rusia.
Selain itu, dalam kunjungan terbaru Xi ke Korea Utara, isu program senjata nuklir Pyongyang yang sebelumnya ditentang keras oleh Beijing, justru tidak muncul dalam laporan resmi, yang memicu spekulasi mengenai penerimaan diam-diam Tiongkok terhadap status nuklir negara tersebut.
Pemerintah Tiongkok melalui media negara, Global Times, menegaskan bahwa intensitas kunjungan pemimpin dunia ini menggarisbawahi pengaruh Beijing yang kian meluas.
Namun, bagi komunitas internasional, tantangan ke depan bagi Xi adalah membuktikan apakah diplomasi "hubungan yang stabil" ini dapat memberikan solusi konkret bagi krisis global atau sekadar alat untuk memperluas pengaruh geopolitik semata.
