TVRINews – Qusra, Tepi Barat
Militer Israel mengambil alih rumah warga di Tepi Barat di tengah eskalasi teror pemukim, memicu kecaman internasional dan tuduhan pembersihan etnis.
Ketegangan di Tepi Barat mencapai titik nadir setelah pasukan militer Israel dilaporkan memaksa dua keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka di desa Qusra, Kamis 13 Agustus 2026.
Tindakan ini terjadi hanya sehari setelah komandan tinggi militer Israel berjanji akan mengakhiri kampanye kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim terhadap penduduk lokal.
Laporan lapangan menunjukkan bahwa selain mengusir warga, tentara Israel mengambil alih delapan bangunan di desa tersebut. Meski enam di antaranya dikosongkan kembali pada Kamis sore, kehadiran pemukim bersenjata yang masih berpatroli di sekitar desa menciptakan suasana intimidasi yang berkelanjutan.
Pengepungan ini telah memasuki hari kelima sejak dimulai pada Minggu lalu, ketika pemukim dan tentara mendirikan tenda yang memblokir akses ke rumah-rumah warga. Selama periode tersebut, pasokan air dan listrik dilaporkan terputus, bahkan sebuah ambulans sempat dilarang melintas untuk menjemput seorang balita yang sakit.
Qusai Ridi, salah satu warga yang terjebak, menuturkan bagaimana tekanan militer terus berlanjut meski ada kunjungan dari Mayor Jenderal Avi Bluth, komandan pasukan Israel di Tepi Barat, dikutip jumat 14 Agustus 2026.
“Militer datang sekitar pukul 10 pagi dan memerintahkan kami untuk mengevakuasi rumah dengan alasan operasi militer selama tiga hari. Kami menolak, hingga akhirnya tentara memindahkan kami semua ke satu rumah,” ujar Ridi. Saat ia diizinkan kembali ke kediamannya, Ridi menemukan sistem kamera pengaman rusak dan beberapa peralatan miliknya hilang.
Tuduhan Pembersihan Etnis…
Situasi di Qusra memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, dalam pernyataan yang sangat tajam, mengategorikan pengepungan ini sebagai “upaya terencana dan teliti untuk pembersihan etnis”.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang didukung secara aktif oleh pemerintah Israel, serta dibantu oleh ketidakpedulian dan minimnya tindakan dari IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dan kepolisian,” tegas Olmert.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, turut mengomentari situasi tersebut dengan menyebut pengepungan ini sebagai “tindakan teror yang mengerikan”.
Di sisi lain, juru bicara militer Israel menyatakan bahwa tentara telah diperintahkan untuk tidak memindahkan warga Palestina dan tidak melakukan operasi di dalam rumah yang dikepung. Namun, juru bicara tersebut menolak memberikan penjelasan mengapa instruksi tersebut tidak dijalankan di lapangan.
*Kegagalan Penegakan Hukum*
Pengamat militer dan domestik di Israel menyoroti lemahnya respons keamanan. Avi Ashkenazi, seorang komentator di surat kabar Ma’ariv, menulis bahwa insiden di Qusra mencerminkan ketidakberdayaan aparat keamanan dalam menghadapi kelompok pemukim.
“Alih-alih menangkap para pelaku kriminal, pasukan keamanan justru mencoba bernegosiasi dengan mereka,” tulis Ashkenazi.
Data dari kelompok hak asasi manusia B’Tselem mencatat bahwa sejak 2020, lebih dari 1.100 warga Palestina tewas oleh pemukim dan tentara Israel, namun hanya ada satu dakwaan resmi yang diajukan.
B’Tselem juga melaporkan bahwa Israel telah secara paksa menggusur 64 komunitas Palestina dalam tiga tahun terakhir sebagai bagian dari kampanye perluasan permukiman yang dianggap oleh banyak pihak sebagai pola sistematis untuk mengusir penduduk asli dari tanah mereka.
Hingga saat ini, ketidakpastian masih menyelimuti warga di Qusra. Ketakutan akan keselamatan, ditambah dengan kerusakan pada barang-barang pribadi—termasuk laporan adanya kitab suci yang dirusak—menambah daftar panjang penderitaan warga di bawah pendudukan militer.
