TVRINews – Taipei
Pemerintah Taiwan resmi mengajukan gugatan pembubaran Partai Unifikasi Progresif Tiongkok (CUPP) atas tuduhan infiltrasi asing, spionase, dan ancaman terhadap tatanan demokrasi.
Pemerintah Taiwan tengah menempuh langkah hukum drastis untuk membubarkan Partai Unifikasi Progresif Tiongkok (CUPP), sebuah entitas politik yang vokal menyuarakan penyatuan pulau tersebut dengan Tiongkok, di tengah meningkatnya kekhawatiran otoritas Taipei mengenai operasi pengaruh asing yang dinilai mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.
Kementerian Dalam Negeri Taiwan secara resmi telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai tersebut. Pemerintah menuding CUPP menjadi sarana bagi Beijing untuk melakukan infiltrasi, merekrut personel militer guna kegiatan spionase, serta melakukan intervensi dalam proses elektoral melalui pendanaan asing.
Kontroversi "White Wolf"
Di balik partai ini berdiri Chang An-lo, figur kontroversial yang dikenal luas dengan julukan "White Wolf". Meski dikaitkan dengan sejarah panjang di dunia kriminal terorganisir dan tuduhan interferensi pemilu, Chang bersikeras bahwa misinya adalah menciptakan perdamaian.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Chang menepis tuduhan bahwa dirinya bekerja untuk Departemen Kerja Front Persatuan Tiongkok, badan yang mengawasi operasi pengaruh politik Beijing. Ia justru menyatakan dukungan penuh terhadap agenda penyatuan.
"Jika Anda tidak mengejar kemerdekaan Taiwan, perang tidak akan terjadi. Namun, jika Anda memprovokasi konflik, kami akan bangkit di garis depan. Kami menolak menjadi umpan meriam," ujar Chang di kantor pusat partainya Kamis 13 Agustus 2026.
Tantangan Demokrasi dan Keamanan
Bagi para pengkritik, narasi yang dibangun Chang bukan sekadar opini politik, melainkan sebuah ancaman terhadap loyalitas warga negara.
"Makna dari pernyataan ‘bangkit di garis depan, jangan jadi umpan meriam’ bukan sekadar ajakan untuk tidak melawan Tiongkok. Ini adalah pesan untuk tidak setia kepada pemerintahan Taiwan yang dipilih secara demokratis," ungkap Lai Chung-Chiang, seorang pengacara sekaligus aktivis hak asasi manusia di Taiwan.
Sejak didirikan pada pertengahan 2000-an, data Kementerian Dalam Negeri Taiwan mencatat sedikitnya 11 anggota CUPP telah diselidiki atau dituntut karena melanggar undang-undang keamanan nasional, anti-infiltrasi, atau hukum pemilu. Pihak kementerian juga menyoroti keterlibatan anggota partai dalam berbagai tindak pidana lain, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir.
Respons Beijing
Beijing bereaksi keras atas upaya pembubaran ini, menuduh pemerintah Taiwan melakukan represi terhadap perbedaan pendapat politik. Juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Beijing, Chen Binhua, menyebut upaya advokasi penyatuan adalah langkah yang "dibenarkan dan sah" karena dianggap sejalan dengan tren sejarah.
Sementara itu, pengamat politik Taiwan, Pu-chao Hung, menilai bahwa pembubaran CUPP mungkin hanya akan menjadi kemenangan simbolis bagi Taipei. Menurut Hung, mesin pengaruh Tiongkok di Taiwan tidak bergantung pada satu partai saja.
"Membubarkan partai politik tidak membuat jaringan, pendanaan, atau orang-orangnya menghilang. Operasi politik Tiongkok di Taiwan mengandalkan berbagai simpul lokal; mereka bisa beralih ke asosiasi, kelompok sipil, atau organisasi lainnya," jelas Hung.
Di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat, nasib CUPP kini berada di tangan pengadilan. Bagi pemerintah Taiwan, langkah ini menjadi ujian penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berdemokrasi dan perlindungan terhadap kedaulatan negara dari infiltrasi eksternal.
