TVRINews - Paris, Pranis
Minimnya anggaran pendidikan dan fasilitas kelas yang memprihatinkan memicu gelombang unjuk rasa massal para siswa di berbagai wilayah.
Gelombang unjuk rasa yang digalang oleh para pelajar tingkat menengah atau lycéens di Prancis telah berubah menjadi mimpi buruk bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Aksi yang bermula dari wilayah pinggiran Paris, Seine-Saint-Denis, ini dengan cepat menjalar ke berbagai penjuru negeri dan melumpuhkan ratusan sekolah, memicu kekhawatiran mendalam di kalangan elite politik menjelang pemilihan presiden.
Berdasarkan laporan mendalam yang dirilis oleh media internasional jumat 2 Oktober 2026 , gerakan protes ini tidak lagi sekadar menyuarakan aspirasi fasilitas pendidikan yang memadai.
Situasi kian pelik ketika ketegangan sosial beririsan dengan dinamika politik elektoral. Menurut Menteri Pendidikan Édouard Geffray, eskalasi kekerasan telah menimbulkan kerugian material hingga jutaan euro, serta melukai puluhan tenaga pendidik dan ratusan personel aparat keamanan.
"Sebagian besar staf yang terluka menyatakan bahwa orang-orang yang mereka hadapi bukanlah murid mereka sendiri," ungkap Édouard Geffray dalam keterangannya terkait insiden di berbagai sekolah yang menjadi sasaran blokade.
Di sisi lain, laporan internal kepolisian Paris yang sempat bocor ke publik menduga adanya keterlibatan elemen politik sayap kiri ekstrem dalam menunggangi gerakan ini. Partai oposisi France Unbowed (LFI) beserta tokoh sentralnya,
Jean-Luc Mélenchon, dituding berupaya memanfaatkan momentum tersebut demi mendongkrak popularitas di kalangan pemilih muda. Kendati demikian, pihak LFI secara tegas membantah tudingan tersebut dan berdalih bahwa kehadiran mereka murni sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi kaum muda yang sah.
