TVRINews - Teheran
Pemimpin Tertinggi Iran memerintahkan militer untuk memberikan respons tanpa batas wilayah terhadap segala bentuk ancaman militer.
Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran militer negara tersebut untuk merespons setiap bentuk ancaman luar dengan tindakan balasan yang langsung, berdampak masif, serta tidak dibatasi oleh wilayah geografis.
Pernyataan resmi yang dirilis oleh kantor kenegaraannya pada hari Sabtu 31Oktober 2026 tersebut juga mengarahkan agar daftar sasaran militer diperbarui dengan mencakup seluruh aset strategis Amerika Serikat dan Israel.
"Apabila pihak musuh kembali melancarkan agresi militer atau aksi terorisme, angkatan bersenjata Republik Islam dan bangsa Iran yang akan menentukan waktu serta kondisi untuk mengakhirinya," demikian petikan pernyataan tertulis yang mengutip langsung pandangan Khamenei.
Instruksi tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para petinggi militer nasional, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Ali Abdollahi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Amir Hatami, serta Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Jenderal Ahmad Vahidi.
Ini merupakan kemunculan laporan pertemuan resmi pertama melibatkan Mojtaba Khamenei sejak dirinya mengambil alih posisi sebagai Pemimpin Tertinggi, menggantikan mendiang ayahnya, Ali Khamenei, yang wafat akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada awal pecahnya konflik di bulan Februari.
Kebijakan militer terbaru ini mengemuka di tengah upaya mediasi yang dimotori oleh Qatar guna menghidupkan kembali jalur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran.
Delegasi diplomatik Qatar sebelumnya dilaporkan berkunjung ke Teheran pada hari Jumat, menyusul dokumen tertulis dari Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, yang saat ini masih dalam proses kajian mendalam oleh pemerintah Iran, sebagaimana dilansir oleh media lokal setempat.
Konfrontasi terbuka antara aliansi Amerika Serikat-Israel dengan Iran sendiri bermula dari rentetan serangan udara pada 28 Februari lalu. Perintah terbaru dari Mojtaba Khamenei ini hadir di tengah meningkatnya spekulasi dan kekhawatiran atas potensi eskalasi lanjutan pasca-penyelenggaraan pemilihan umum paruh waktu di Amerika Serikat.
