TVRINews – Paris, Prancis
Ribuan Siswa Turun ke Jalan Tuntut Perbaikan Fasilitas Sekolah dan Atasi Krisis Guru
Gelombang demonstrasi besar yang dimotori oleh para pelajar sekolah menengah di seluruh Prancis telah memasuki hari kesepuluh pada Kamis 8 Oktober 2026. Aksi yang dipicu oleh krisis kekurangan guru, fasilitas sekolah yang rusak, serta jam belajar yang panjang ini kembali diwarnai ketegangan setelah bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan pecah di sejumlah kota besar, termasuk Paris, Lyon, dan Marseille.
Di ibu kota, sekitar 25.000 pelajar memadati Place de la Bastille sambil mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan Marseille. Menjelang malam, situasi memanas ketika aparat kepolisian anti huru-hara menggunakan gas air mata, peluru pengurai massa, serta pentungan untuk membubarkan kerumunan setelah sebagian pengunjuk rasa melemparkan botol dan batu ke arah petugas.
Eliane, seorang siswi berusia 16 tahun yang mengikuti aksi di Paris,Kepada The Guardian menegaskan tekadnya untuk bertahan. Ia datang untuk membela sekolah-sekolah yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan.
"Kami datang untuk membela dan mendorong sekolah-sekolah yang berada dalam kondisi lebih buruk daripada sekolah saya," ujarnya. Ia menambahkan bahwa aksi ini akan terus dilanjutkan hingga tercapai kemajuan yang konkret.
Menanggapi tekanan publik yang kian meluas, Menteri Pendidikan Édouard Geffray mengumumkan langkah darurat. Berbicara kepada stasiun televisi TF1, Geffray menyatakan bahwa 3.000 guru pengganti akan segera dikerahkan ke sekitar 100 sekolah menengah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar paling parah, terhitung mulai hari Jumat 9 hingga Selasa 13 Oktober 2026 mendatang. Selain itu, pemerintah juga berencana merekrut ratusan guru baru.
Kendati demikian, respons pemerintah dinilai belum memadai oleh para perwakilan pelajar. Ryad Rani, presiden salah satu serikat pelajar sekolah menengah, menyatakan bahwa para pengunjuk rasa belum melihat adanya langkah nyata atau jawaban yang memuaskan atas tuntutan mereka.
Senada dengan hal tersebut, Sabrine Kharbach dari asosiasi pelajar lainnya menegaskan bahwa gerakan protes ini tidak akan berhenti sebelum ada komitmen anggaran yang jelas.
Aksi tersebut akan berlangsung selama dana sebesar 10 miliar euro belum dialokasikan ke meja perundingan, jumlah yang menurut para pelajar dan politisi sayap kiri sangat mendesak untuk menyelamatkan sistem pendidikan Prancis.
Di sisi lain, jajak pendapat Elabe untuk BFM TV mencatat bahwa 72% warga Prancis menilai tuntutan para pelajar tersebut sah, sementara 55% berpendapat aksi unjuk rasa sebaiknya dihentikan.
Di tengah situasi politik yang sensitif menjelang pemilihan presiden, ketegangan ini menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis antara tuntutan publik untuk memperbaiki layanan publik dan tekanan untuk menekan defisit anggaran negara.
