TVRINews, Paris
Usulan strategis tersebut mencakup transformasi digital inklusif, penguatan kerja sama multilateralisme, hingga dukungan penuh terhadap reformasi organisasi.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan komitmen penuh Indonesia untuk memperkuat peran UNESCO sebagai pilar perdamaian, wadah kerja sama multilateral, serta jembatan penghubung antarbangsa melalui jalur pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan akses informasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan saat memaparkan pandangan nasional dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO. Sidang tingkat tinggi ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal UNESCO, Prof. Khaled El-Enany, dan dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif UNESCO, Dr. Nasser Bin Hamad Al Hinzab dari Qatar, serta dihadiri oleh 40 negara anggota Dewan Eksekutif dan sejumlah negara observer.
Di tengah berbagai pusaran krisis global mulai dari konflik bersenjata, pengungsian masif, ketimpangan sosial, krisis iklim, hingga disrupsi teknologi yang pesat, Menbud Fadli menekankan bahwa perdamaian dunia tidak cukup hanya dibangun di atas meja kesepakatan politik semata.
(Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon. [Foto: TVRINews/HO-Kemenbud])
“Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan umat manusia, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses terhadap informasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih tangguh,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com. Jumat, 9 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga secara khusus menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak konflik terhadap warga sipil, fasilitas pendidikan, universitas, perpustakaan, situs warisan budaya, tempat ibadah, hingga keselamatan para jurnalis dan tenaga pendidik.
Indonesia menyerukan kepada seluruh komunitas internasional untuk mematuhi kewajiban moral dan hukum serta mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keberagaman Indonesia dan Arti Penting Repatriasi Budaya
Sebagai negara kepulauan besar dengan populasi mencapai sekitar 290 juta jiwa yang merawat 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa hidup di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memposisikan keberagaman sebagai sumber ketahanan nasional sekaligus modal utama pembangunan berkelanjutan.
Indonesia turut membagikan pengalaman terbaiknya (best practices) dalam bidang pelindungan warisan budaya hidup, pendidikan inklusif, ilmu kelautan dan mitigasi bencana tsunami, integrasi sains dengan kearifan lokal, serta pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang etis.
Selain itu, Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa repatriasi merupakan elemen krusial dalam penegakkan kedaulatan budaya bangsa. Indonesia secara aktif terus menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra untuk memulihkan artefak budaya yang berada di luar negeri, termasuk pengembalian Koleksi Dubois dari Belanda yang memuat lebih dari 30.000 spesimen fosil penting terkait Homo erectus atau Manusia Jawa (Java Man).
“Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati,” tegasnya.
Menbud Fadli juga mendorong negara-negara anggota UNESCO untuk memperkuat komitmen pengembalian kekayaan budaya kepada negara asalnya.
Pada kesempatan yang sama, pengakuan terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO dinilai sebagai bukti nyata bahwa multilateralisme akan semakin kokoh apabila panggung global memberikan ruang yang adil bagi ragam bahasa, budaya, dan perspektif dunia.
Tiga Prioritas Utama Indonesia untuk UNESCO
Guna memperkuat dampak nyata organisasi di masa depan, Menbud Fadli Zon merumuskan tiga pilar prioritas strategis bagi Indonesia di tubuh UNESCO:
1. Transformasi Digital yang Inklusif dan Berpusat pada Manusia: Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menuntaskan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology, Indonesia mendorong perluasan dukungan peningkatan kapasitas dan akses kebijakan bagi negara-negara berkembang demi pemanfaatan AI yang etis dan transparan.
“Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan,” kata Menbud.
2. Memperkuat Multilateralisme di Tengah Fragmentasi Global: UNESCO harus terus dipertahankan sebagai ruang dialog yang inklusif untuk merajut kerja sama melampaui batas-batas perbedaan politik.
3. Mendorong Reformasi UNESCO: Indonesia mendukung penuh agenda UNESCO-80 untuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif, lincah, koheren, dan responsif tanpa mengurangi esensi dari mandat fundamentalnya.
Di samping itu, Indonesia turut menggarisbawahi urgensi pemenuhan keterwakilan geografis yang adil dan berimbang di lingkungan Sekretariat UNESCO, khususnya bagi kawasan Asia dan Pasifik yang saat ini masih kurang terwakili guna memperkuat legitimasi kelembagaan.
Menutup pidatonya, Menteri Kebudayaan menegaskan kesiapan penuh Indonesia untuk terus bergotong royong bersama seluruh negara anggota dalam mengawal visi besar organisasi.
“UNESCO harus menjadi platform bagi pengetahuan, jembatan di tengah perbedaan, penjaga kemanusiaan kita bersama, dan di atas segalanya, pembangun perdamaian,” pungkas Fadli Zon.
