TVRINews – New York
Pertemuan tingkat tinggi di New York dibayangi ketegangan geopolitik global dan perdebatan sengit seputar reformasi institusi internasional.
PBB kini berada di bawah tekanan berat di tengah pembukaan pekan tingkat tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York senin 21 september 2026. Sejumlah krisis global mulai dari Teluk, Gaza, hingga Sudan mendominasi perhatian diplomatik, sementara perdebatan mengenai pemilihan sekretaris jenderal baru semakin memperumit situasi institusi internasional ini.
Meskipun sesi sidang telah resmi dibuka, perdebatan umum antar pemimpin negara baru akan dimulai pada hari ini Selasa 22 september 2026. Di dalam Markas Besar PBB, suasana dilaporkan sangat tegang akibat berbagai tantangan yang saling tumpang tindih.
"Suasana sebelum pekan tingkat tinggi selalu dipenuhi stres yang tinggi, saat kami berupaya mengatur semuanya," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, kepada Arab News.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menekankan bahwa institusi ini harus menghadapi krisis ganda secara bersamaan. Tantangan tersebut mencakup konflik, iklim, teknologi, serta ketimpangan yang semakin mendalam baik di dalam maupun antar negara, yang ia sebut sebagai faktor yang sangat mendestabilisasi.
Krisis Teluk dan Isu yang Terpinggirkan
Di balik skala krisis Teluk yang dinilai masif oleh para analis, para diplomat mengungkapkan keterkejutan karena tidak ada pertemuan tingkat tinggi khusus mengenai Iran atau kebuntuan yang lebih luas yang masuk dalam agenda resmi.
Richard Gowan, Direktur Program untuk Isu dan Institusi Global di International Crisis Group, menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya indikasi diplomasi jalur belakang antara Washington dan Teheran tahun ini.
"Pejabat Iran diperkirakan akan menggunakan platform mereka untuk menegaskan narasi bahwa mereka adalah korban agresi, sekaligus mengklaim bahwa tindakan agresi mereka adalah bentuk pembelaan diri," ungkap Gowan.
Sementara itu, Daniel Forti, Kepala Urusan PBB di Crisis Group, menilai bahwa diplomasi yang lebih substansial justru akan terjadi di luar podium resmi, yakni melalui pertemuan langsung antar pemimpin negara-negara Teluk selama berada di New York.
Isu Palestina dan Sudan
Isu Palestina juga diperkirakan akan mendapat sorotan yang lebih sempit dibandingkan tahun sebelumnya. Pertemuan lanjutan mengenai solusi dua negara, yang bersama-sama diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi, kemungkinan tidak akan melibatkan Israel dan berfokus pada implementasi Deklarasi New York terkait akses kemanusiaan dan reformasi Otoritas Palestina.
Di sisi lain, konflik di Sudan yang melibatkan militer dan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Services) kembali menghadapi pola pengabaian yang sama selama tiga tahun terakhir. Pejabat senior PBB menyebut Sudan sebagai prioritas utama, terutama dalam mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan bersama AS, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab, meskipun hambatan pasokan senjata ke faksi-faksi bertikai masih menjadi kendala terbesar.
Tekanan regional turut bertambah dari situasi di Lebanon. Prancis memperkirakan dukungan yang tidak memadai untuk perpanjangan penuh mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) setelah akhir tahun 2026, yang memicu peralihan diskusi menuju kehadiran internasional alternatif.
Di tengah berbagai tantangan finansial dan struktural tersebut, kontes untuk mencari penerus Guterres yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember 2026 serta tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan diplomasi iklim tetap menjadi agenda krusial yang menentukan masa depan kredibilitas PBB.
