TVRINews – New Delhi
Di tengah ketegangan global dan ancaman tarif Washington, para pemimpin blok ekonomi berkembang berkumpul di India untuk menghadapi ujian konsensus dan diplomasi tingkat tinggi.
Amerika Serikat memang bukan anggota resmi BRICS, namun bayang-bayang kepemimpinan dan kebijakan Presiden Donald Trump dipastikan akan mendominasi rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelompok tersebut di New Delhi, Sabtu 12 September 2026.
Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dari 11 negara anggota BRICS. Selain tuan rumah India, delegasi penting dari China, Rusia, Brasil, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab (UEA), dan Iran turut hadir, bersama Arab Saudi yang berpartisipasi sebagai negara anggota yang diundang.
Di tengah agenda yang padat, isu mengenai dampak kebijakan Presiden Trump menjadi salah satu hal paling krusial yang dibahas.
Ketegangan geopolitik akibat konflik di Iran serta bayang-bayang ancaman tarif dari Gedung Putih yang menyasar pihak lawan maupun sekutu AS telah mengguncang pasar energi global dan menciptakan ketidakpastian bagi masa depan ekonomi dunia.
Kendati demikian, kelompok ini dinilai kecil kemungkinan untuk menghasilkan pernyataan bersama (konsensus) yang secara terbuka menyerang AS ataupun merumuskan strategi tandingan terhadap kebijakan geopolitik Presiden Trump.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan yang tajam di internal BRICS mengenai seberapa jauh mereka harus menantang Washington.
"India tidak bisa membiarkan adanya pernyataan bersama yang mengecam Washington," ujar Michael Kugelman, seorang senior fellow di Atlantic Council, kepada BBC Jumat 11 september 2026.
Ia memperkirakan bahwa kritik terhadap kebijakan AS akan disampaikan secara "samar dan tidak langsung", mencerminkan kepentingan yang sangat beragam di dalam kelompok yang telah diperluas ini.
Sementara Rusia dan Iran mungkin mendorong kelompok tersebut untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Presiden Trump, realitas geopolitik di internal BRICS membuat langkah tersebut sulit terwujud.
India, yang dikabarkan tengah berada pada tahap akhir perundingan kesepakatan dagang dengan AS, tentu tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu kemarahan Gedung Putih. China pun tampaknya berhati-hati agar tidak dituduh menggunakan BRICS sebagai alat untuk menargetkan Washington.
Selain itu, dinamika regional turut memengaruhi posisi anggota. UEA, yang sempat menjadi sasaran serangan Iran di tengah eskalasi balasan Teheran terhadap serangan AS dan Israel, dipastikan hampir tidak akan mendukung pernyataan yang menguntungkan kepentingan Teheran.
Menurut Kugelman, ekspansi anggota telah membuat BRICS semakin signifikan, namun di sisi lain memperumit proses mencapai konsensus.
"Anda telah menambahkan sejumlah anggota yang tidak akur," ungkapnya, seraya menggambarkan tantangan besar bagi India untuk menyatukan negara-negara dengan "luasnya sudut pandang dan posisi dalam tatanan global".
Ujian De-dollarisasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Tekanan eksternal turut diperparah oleh sikap vokal Donald Trump terhadap BRICS, terutama terkait upaya kelompok tersebut untuk mengurangi ketergantungan perdagangan global pada dolar AS atau yang dikenal sebagai de-dollarisasi.
Trump kerap memperingatkan negara-negara anggota agar tidak mencoba menciptakan mata uang alternatif atau mengambil langkah-langkah yang melemahkan dominasi dolar. Pada November 2024,
ia bahkan secara tegas menyatakan bahwa negara-negara BRICS akan menghadapi "tarif 100%" jika mendukung mata uang lain untuk menggantikan "dolar AS yang perkasa".
Di tengah berbagai tekanan tersebut, pertanyaannya adalah apa yang secara realistis dapat dihasilkan oleh kelompok ini?
Secara geopolitik dan ekonomi, kekuatan (hegemoni) BRICS telah tumbuh secara substansial dalam dekade terakhir. Berdasarkan analisis BBC Monitoring, BRICS saat ini mewakili 49% populasi dunia, 40% PDB global, dan 26% perdagangan internasional.
Pencapaian paling konkret mereka hingga kini adalah pendirian Bank Pembangunan Baru (New Development Bank) yang telah menyetujui pendanaan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur dan pembangunan, sebagian besar di negara-negara Global South.
Kelompok ini juga membentuk pengaturan cadangan kontinjensi senilai 100 miliar dolar Amerika untuk membantu anggota yang menghadapi krisis keuangan, meski mekanisme tersebut belum sepenuhnya diuji.
Selain itu, para pemimpin diperkirakan akan mengeksplorasi cara-cara untuk mempermudah pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal langkah yang sangat diminati oleh Moskow dan Teheran di tengah sanksi berat dari Amerika Serikat.
Strategi Diplomatik India dan Pertemuan Bilateral
Bagi India, KTT ini menyajikan momentum strategis untuk memperkuat klaim kepemimpinannya atas negara-negara berkembang (Global South). Sejumlah prioritas kebijakan luar negeri New Delhi termasuk multilateralisme, dunia yang lebih multipolar, representasi yang lebih besar bagi negara berkembang, dan perdagangan global yang lebih bebas selaras dengan agenda luas BRICS.
Kendati demikian, India harus mampu menavigasi pengaruh besar China di dalam BRICS dan memperkuat kehadirannya di berbagai kawasan berkembang. Kugelman mencatat bahwa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sangat menekankan peran sebagai "pemimpin atau suara bagi Global South".
Namun, upaya India dinilai masih memiliki "keberhasilan yang terbatas" dalam menembus kancah Afrika dan Amerika Latin secara lebih mendalam, wilayah di mana China justru mencatatkan pencapaian lebih kuat.
KTT di New Delhi ini juga menjadi panggung penting bagi sejumlah pertemuan bilateral kunci. Pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Sabtu 12 September menjadi agenda yang paling disorot, di mana kedua negara perlahan berupaya memulihkan hubungan diplomatik. PM Modi juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin, dengan isu perang di Ukraina yang diproyeksikan mendominasi diskusi.
Bagi India, taruhan diplomatik dalam KTT kali ini sangat tinggi. Di tengah dinamika regional di mana New Delhi sempat tersaingi oleh peran diplomatik Pakistan di Timur Tengah, pertemuan ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk menegaskan kembali signifikansi dan kepemimpinan global India.
"Ini adalah kesempatan penting bagi India untuk menegaskan kembali signifikansi globalnya dan kepemimpinan globalnya," pungkas Kugelman.
