TVRINews – Paris, Prancis
Pemerintah Terjunkan 70 Ribu Polisi Antisipasi Gelombang Protes Nasional
Otoritas Prancis memberlakukan status siaga tinggi jelang gelombang demonstrasi berskala nasional pada Sabtu 24 Oktober 2026. Antisipasi keamanan ketat ini diambil persis satu pekan setelah negara tersebut dihantam kerusuhan hebat yang menjadi salah satu insiden terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Meski pemerintah telah memberlakukan pembatasan wilayah yang cukup ketat di berbagai kota, ratusan ribu massa yang terdiri dari aliansi mahasiswa, serikat buruh, hingga kelompok anti-pemerintah diperkirakan tetap memadati jalan-jalan di Paris dan sejumlah wilayah strategis lainnya.
(Sejumlah bangunan publik dan tempat usaha di berbagai wilayah Prancis telah dipasangi barikade papan kayu jelang demonstrasi Sabtu 24 Oktober 2026 (Foto: BBC News))
Guna mengantisipasi potensi eskalasi lanjutan, Kementerian Dalam Negeri Prancis mengonfirmasi pengerahan hingga 70.000 personel kepolisian di berbagai pusat kota. Langkah ini sekaligus menjawab kritik tajam dari kubu oposisi yang menilai pemerintah kurang sigap dalam mengantisipasi besarnya gelombang kerusuhan pada aksi sebelumnya, 17 Oktober lalu.
"Kami tidak akan membiarkan tindakan apa pun berlalu tanpa tindakan tegas," ujar Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, sebagaimana dilaporkan BBC News Sabtu 24 Oktober 2026.
Nuñez menegaskan bahwa penegak hukum akan mengambil tindakan tanpa kompromi terhadap para penjarah, pelaku perusakan fasilitas publik, serta kelompok mana pun yang memicu bentrokan fisik.
Ia menambahkan, pemantauan ketat di media sosial menunjukkan adanya eskalasi seruan aksi kekerasan yang terindikasi berasal dari sayap kiri radikal.
(Para pemimpin kelompok mahasiswa menyampaikan keterangan Pers usai menggelar pertemuan dengan Presiden Macron Jumat 23 Oktober 2026 (Foto: BBC News))
Aksi massa ini bermula dari tuntutan para pelajar SMA yang mendesak perbaikan fasilitas sekolah serta penyelesaian krisis staf pengajar. Namun, dalam perkembangannya, aspirasi tersebut melebar menjadi tumpahan rasa frustrasi masyarakat atas lonjakan biaya hidup dan bayang-bayang kebijakan pemotongan anggaran pemerintah.
Ketegangan makin meningkat seiring dengan keterlibatan kembali jaringan gerakan gilet jaunes (rompi kuning). Lewat situs resminya, kelompok tersebut mencatat lebih dari 500 rencana aksi unjuk rasa di seluruh pelosok negeri, seraya menyerukan tuntutan agar Presiden Emmanuel Macron mengundurkan diri dari jabatannya.
Sektor pariwisata dan ruang publik di ibu kota turut terdampak. Beberapa destinasi ikonik seperti Museum Louvre, Orsay, dan Picasso memutuskan untuk tutup sementara.
Selain itu, jadwal pertandingan sepak bola Paris Saint-Germain (PSG) terpaksa digeser ke hari Senin 26 Oktober 2026, sementara deretan toko swasta memilih memasang barikade kayu guna melindungi aset mereka dari potensi penjarahan.
Dari ranah penegakan hukum, Menteri Kehakiman Gérald Darmanin melaporkan bahwa sebanyak 232 individu telah dijebloskan ke penjara atas keterlibatan mereka dalam kerusuhan pekan lalu, sementara lebih dari 1.100 orang telah dihadapkan ke meja hijau melalui proses peradilan cepat.
Gelombang ketidakpuasan publik ini berembus di tengah eskalasi politik domestik menuju pemilihan umum tahun depan. Dengan makin terpolarisasinya dukungan pemilih, persaingan politik diperkirakan bakal bermuara pada pertarungan sengit antara poros kanan keras dan sayap kiri radikal.
